Ombudsman: Kurang Etis Kepala Daerah Terlibat Aksi Dukung-mendukung Capres
logo

19 September 2018

Ombudsman: Kurang Etis Kepala Daerah Terlibat Aksi Dukung-mendukung Capres

Ombudsman: Kurang Etis Kepala Daerah Terlibat Aksi Dukung-mendukung Capres


GELORA.CO - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menilai kurang etis jika ada kepala daerah menyatakan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden tertentu menyongsong pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019.

"Kami menyerukan agar kepala daerah tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu sebelum mengajukan cuti (non aktif) dari jabatan yang diemban," kata Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi beredarnya dokumen berisi sejumlah pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa kepala daerah di Sumbar yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon presiden.

Menurut dia, kepala daerah harus menjaga netralitas dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kepala daerah jangan menggunakan kewenangan untuk menggerakkan, memaksakan dan mempengaruhi ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepala daerah tetap fokus dan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan kualitas pelayanan selama masa penyelenggaraan pilpres.

Esensi dari netralitas birokrasi adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal itu untuk menjamin roda pemerintahan terselenggara secara baik dan tidak ada perlakuan diskriminatif kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan, katanya.

Dukungan kepala daerah kepada capres juga berpotensi terjadinya maladministrasi penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Selain itu juga berpeluang terjadi diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi serta penyimpangan azas umum pemerintahan yang baik. [ant]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...