GELORA.CO - Baru-baru ini para sekjen partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor KPU. Mereka menyerahkan temuan 25 juta data ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga mengklaim telah menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam DPS. Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta. Di sisi lain KPU pun meminta parpol koalisi Prabowo-Sandiaga segera menyerahkan data dugaan 25 juta pemilih ganda yang ada di dalam DPS.
Lantas seperti apa hasil dari polemik ini? Berikut penjelasan selengkapnya dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal.
Tanggapan Anda dan koalisi setelah KPU menerima 25 juta data pemilih ganda yang sudah Anda serahkan?
Ya, pastinya kami apresiasi meskipun kami sudah sampaikan secara tekhnis cukup berat lantaran memakan waktu sepuluh hari. Pasalnya untuk meng-input data saja butuh waktu sekitar dua pekan. Akan tetapi dengan peningkatan sistem tekhnologi informatika dan sumber daya manusia yang profesional maka kami bisa intensif bekerja.
Berapa lama menghimpun data pemilih ganda yang Anda dan tim temukan?
Kami perkirakan sepertiga dari waktu sepuluh hari barulah kami mampu memiliki paparan data yang sama untuk disamakan. Lalu kami akan samakan dalam paruh waktu yang kedua. Ketiga di daerah dilakukan kroscek juga karena KPU Daerah itu akan bekerja sampai ke tingkat bawah untuk mengkroscek temuan-temuan yang kami miliki (25 juta data pemilih ganda).
Jadi 25 juta data pemilih ganda yang Anda dan tim temukan sudah semuanya diserahkan ke KPU?
Pokoknya data yang 25 juta itu sudah kami sampaikan semuanya. Saat ini giliran KPU yang akan mengolah. Meski demikian kami selalu siap mendampingi dengan data yang baru. DPT yang 185 juta kemudian ditambah dari luar negeri 2 juta. Jadi totalnya 187 juta itu akan kami olah kembali. Sebagian mungkin bisa sama dengan daftar pemilih sementara yang kami terima.
Selanjutnya?
Nanti kami akan melakukan penyisiran bersama dengan partai pendukung-pengusung Prabowo-Sandi. Akan tetapi sekali lagi ini juga menjadi milik seluruh partai politik peserta pemilu. Artinya ini semua merupakan kepentingan partai pengusung semua pasangan calon lantaran berkaitan dengan DPT.
Penyisirannya bagaimana mengingat KPU telah mengatakan yang digunakan itu melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)?
Ya, kami berterima kasih atas data yang diberikan kepada kami selain sudah utuh jumlahnya, juga lebih lengkap termasuk NIK dan alamat. Maka kemudian alat untuk mengecek kesamaan itu akan lebih mudah mendeteksi. Jika seumpama ada kesamaan bisa kami lihat dititik mana saja. Jadi nantinya paling tidak di atas kertas ketahuan yang tergandakan atau digandakan namanya. Semua itu dilintas provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Maksudnya?
Ya, jadi nanti akan terdeksi nama ganda walaupun di seluruh Indonesia ada dua namanya. Meskipun juga misalnya berjauhan namun pada akhirnya seseorang akan memiliki KTP ganda. Dalam situasional ada E-KTP tapi di lapangan pada akhirnya harus ada verifikasi.
Maka dari itu adanya KPU Daerah untuk bekerja sampai tingkat bawah. Namun sampai hari H pun seluruh saksi partai politik dan peserta Pilpres harus mengecek nama-nama tersebut. Sehingga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan dan tidak ada hal-hal yang tidak dimungkinkan.
Jadi yang seperti itu merupakan salah satu bentuk kecurangan?
Ya ini sudah dideteksi sedini mungkin dari jauh-jauh hari. Jadi begini, kalau kantungnya tersedia siapapun bisa menyalahgunakan. Makanya kantungnya kami tutup sehingga tidak ada ruang di kemudian hari menjadi hal-hal yang disalahgunakan. Sebagaimana kita tahu seperti Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) yang dibuat besar, nanti tinggal masuklah hasil-hasil pemasukan yang gelap, kan begitu. Akan tetapi menjadi wajar karena sudah ada laporan harta kekayaan yang besar. Toh masuknya kan nanti makanya menjadi wajar.
Prinsipnya sama seperti penggelembungan jumlah DPT. Hal tersebut menjadi ruang untuk oknum-oknum yang tidak kami harapkan dengan memanfaatkannya. Saya kira semua pihak, semua peserta Pemilu, Pileg, dan Pilpres pasti sepakat. Apalagi KPUsebagai penyelenggara jangan ada ruang lagi untuk bermain para oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di koalisi pengusung Prabowo-Sandi apa PKS mengirimkan kadernya sebagai juru bicara?
Ya kami menyetorkan tiga nama. Pertama untuk bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ada Pak Al Muzzamil Yusuf, bidang Kesejahteraan Rakyatnya ada Fahmy Alaydrus, bidang ekonomi ada Pak Memed Sosiawan.Sementara untuk juniornya ada juga di bidang Polhukam saudara Pipin Sopian, untuk ekonominya saudara Muhammad Kholid, kemudian kesranya Ibu Ledia Hanifa.[rmol]