GELORA.CO - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak menegaskan bahwa 17 poin pakta integritas hasil ijtima' ulama jilid II sudah melalui pembahasan panjang. Kemudian mengenai subtansi-substasi lain yang belum terakomodir pada 17 poin tersebut akan diperjuangkan setelah pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
"Bagaimana seorang paslon mau menanda tangani pakta integritas di hadapan para habaib, ulama dan tokoh nasional yang jumlah nya sekitar 2000 orang, 17 poin Pakta Integritas sudah melalui pembahasan yang cukup panjang dan itu hasilnya," ungkap Yusuf Martak, saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/9).
Maka dengan ditandatanganinya Pakta Integritas, kata Yusuf Pakta Integritas, maka para ulama, habaib, para tokoh nasional yang hadir maupun yang berhalangan secara aklamasi memberikan dukungan Prabowo Sandi. Karena memang sejak ijtima' ulama yang pertama, GNPF Ulama telah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
"Ijtima' ulama satu dan dua telah berjalan dan alhamdulillah sukses dari sisi penyelenggaraan sebuah acara dan target penanda tanganan Pakta Integritas telah di tandatangani oleh pasangan calon," ungkapnya.
Pernyataan itu disampaikan oleh Yusuf Martak setelah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra terkait 17 poin Pakta Integritas tersebut. Yusril menilai, ada dua permasalahan dalam pakta integritas yang diajukan para ulama yang tergabung dalam GNPF Ulama. Kemudian, pakta itu seharusnya perjanjian dua belah pihak.
Namun, dalam deklarasi Ijtima Ulama' II pernyataan dilakukan sepihak oleh capres Prabowo Subianto. Kemudian itu setiap saat bisa dicabut oleh orang yang membuat pernyataan. "Tidak ada perjanjian atau kesepakatan capres dengan para ulama itu. Yang ada hanya deklarasi sepihak dan disaksikan oleh para ulama," kata Yusril.
Yusril juga mengatakan, isi pakta terlalu umum, dia yakin, jika pakta diajukan kepada Joko Widodo mampu melaksanakannya. Padahal dia berharap para ulama menuntut penerapan syariat Islam kepada capres. Namun, harapan itu tak tercantum dalam poin-poin pakta Ijtima' Ulama IIituntidak ada sama sekali. "Tuntutan Ijtima' Ulama II terlalu umum," kritik Yusril. [rol]