Gerindra: Pemerintahan Jokowi Ibarat Orang Bergaji UMR, Tapi Memiliki 10 Kartu Kredit
logo

8 September 2018

Gerindra: Pemerintahan Jokowi Ibarat Orang Bergaji UMR, Tapi Memiliki 10 Kartu Kredit

Gerindra: Pemerintahan Jokowi Ibarat Orang Bergaji UMR, Tapi Memiliki 10 Kartu Kredit


GELORA.CO - Pengelolaan ekonomi nasional layaknya seseorang yang memiliki lebih dari 10 kartu kredit dari berbagai bank di Indonesia, dengan penghasilannya yang sebesar upah minimun regional (UMR).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. Pemerintah yang kerap berhutang ke luar negeri itu, kata Arief, yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah.

"Bohong Besar kalau faktor pelemahan kurs rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal. Kenapa kok dari awal Joko Widodo memerintah kok dolar terus menguat ya terhadap USD," katanya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (8/9).

Arief menegaskan, yang menyebabkan sebuah negara memiliki nilai mata uang yang kuat terhadap mata uang negara lain disebabkan karena sisi penawaran atau ekspor lebih besar nilainya dari sisi demand atau impor.

Kedua, jika negara tidak diberatkan dengan hutang kepada luar negeri, dalam artian negara berhutang tapi bayar bukan dengan hutang lagi, pasti nilai mata uangnya akan tetap punya nilai yang kuat terhadap mata uang asing.

"Jadi nggak ada itu hubungan rupiah melemah dengan alasan karena faktor eksternal (seperti) yang jadi alasan Kang Mas Joko Widodo," tekan anak buah Prabowo Subianto ini.

Nilai tukar rupiah yang melemah akibat ekspor yang lebih minim ketimbang impor dan negara anggota kerap berutang ditekankannya lagi sama persis dengan seseorang bergaji UMR, namun memiliki banyak kartu kredit. Parahnya, kartu kredit itu justru digunakan untuk belanja barang atau jasa yang kurang ekonomis dan tidak memberikan imbal keuntungan sama sekali.

Misalnya, tambah Arief, kartu kredit itu digunakan untuk membeli HP canggih lebih dari satu. Barang-barang mewah tersebut cuma untuk pamer, bukan digunakan untuk mendukung pekerjaan dan usahanya agar memberikan nilai tambahan ekonomis.

Akhirnya, ketika tagihan hutang kartu kreditnya jatuh tempo, orang itu pastinya hanya mampu melunasi minimum payment. Itupun membayarnya dengan cara Gestun pakai kartu kredit yang lain.

"Identik pemegang kartu kredit yang lebih dari satu kredit dengan cara kerja pengelolaan keuangan negara yang dipimpin Joko Widodo," pungkasnya. [rmol]

Loading...
loading...