FPI soal Pencekalan HRS: Ada Campur Tangan BIN dan Polri
logo

27 September 2018

FPI soal Pencekalan HRS: Ada Campur Tangan BIN dan Polri

FPI soal Pencekalan HRS: Ada Campur Tangan BIN dan Polri


GELORA.CO - Imam Besar FPI Rizieq Syihab dicekal oleh pihak imigrasi Arab Saudi saat hendak bertolak ke Malaysia dalam rangka menyelesaikan desertasi doktoralnya. FPI menilai pencekalan yang dilakukan Arab Saudi terhadap Rizieq ada campur tangan dari BIN dan Polri.

"Dubes Saudi mengatakan kemarin bahwa pencekalan dilakukan untuk melindungi HRS. Berarti HRS terancam ada yang sedang mendzolimi beliau. Ada info yang kami terima dan kami baca ada keterlibatan BIN dan Polri," kata juru bicara FPI Slamet Maarif dikonfirmasi kumparan, Kamis (27/9).

Selain itu, Slamet mengatakan, FPI dalam insiden pencekalan Rizieq oleh Saudi Arabia melihat adanya kekuatan besar di Indonesia yang berupaya untuk menghalangi kepulangan Rizieq ke tanah air. Hal tersebut berkaitan dengan Pilpres 2019 mendatang.

"Kami melihat dan memprediksi dan meyakini ada kekuatan besar di Indonesia yang mengahalangi HRS kembali ke Tanah Air karena ketakutan yang luar biasa menjelang 2019. Ini semakin kuat membuktikan, ini bukan persoalan hukum tapi kriminalisasi terhadap ulama," tegas Slamet.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan ini, Salmet menegaskan, pihak FPI sudah membuat laporan kepada DPR terikat insiden ini. Slamet berharap DPR segera memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan untuk diminta penjelasannya.

"Kita sudah melapor ke DPR biar panggil BIN dan Kapolri," tutup Slamet.

Sementara Polri telah membantah ikut terlibat dalam pencekalan Rizieq Syihab. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasitso menegaskan Polri tidak bisa mengintervensi permasalahan tersebut.

"Itu kewenangan pemerintah Arab Saudi, kita enggak bisa intervensi. Itu kewenangan Arab Saudi, di luar kewenangan kita," kata Setyo.

Selain itu, Setyo mengatakan hal yang sama berlaku bagi kepolisian Arab Saudi. Kepolisian Arab Saudi tidak bisa melakukan intervensi terhadap kewenangan pemerintah di sana.

"Polri tidak ada kewenangannya di situ, Polri tidak punya kewenangan keimigrasian. Itu wilayah imigrasi, apalagi itu imigrasi Arab Saudi, jadi tidak ada kaitannya," ucap Setyo. [kmp]

Loading...
loading...