Ferdinand Hutahaean Kritik Pemerintah dan Sebut Salah Urus Negara
logo

18 September 2018

Ferdinand Hutahaean Kritik Pemerintah dan Sebut Salah Urus Negara

Ferdinand Hutahaean Kritik Pemerintah dan Sebut Salah Urus Negara


GELORA.CO - Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean melayangkan kritikan kepada pemerintah.

Dilansir TribunWow.com melalui laman Twitter @LawanPoLitikJW, Ferdinand menyebut pemerintah miskin gagasan dan prestasi.

Menurut Ferdinand, utang pemerintah yang menumpuk hanya menjadi tumpukan beton di atas tanah.

Ferdinand juga menuturkan pembangunan manusia terabaikan ditengah kerasnya kehidupan akibat salah urus.

"Miskin gagasan dan prestasi, sementara utang menggunung dan jd tumpukan beton diatas tanah. Itupun hrs berbayar jika ingin melintasinya. Sementara itu, pembangunan manusia terabaikan dan dipaksa survive ditengah kerasnya kehidupan akibat salah urus," tulis Ferdinand dalam akun Twitternya.


Kicauan Ferdinand ini menanggapi pemberitaan sebelumnya dari Tribunnews.com, Senin (17/9/2018) terkait pernyataan Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut pemerintah sekarang mengemas ulang dan mengganti nama program-program di era pemerintahannya.

"Dewasa ini kita mendengar program-program (di zaman SBY) diganti nama dan dikemas ulang, namun itu hak pemerintah sekarang, yang penting bagi Partai Demokrat negara tidak mengabaikan bantuan kepada masyarakat kecil,” ujar SBY dalam pidato politiknya di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat.

SBY menyebut setidaknya ada sembilan program bantuan kepada masyarakat di era pemerintahannya.

Pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara (BLSM).

Kemudian pemberian beras miskin (raskin) sebagai bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintahan pada era SBY membuat program Jaskesmas dan BPJS.

"Kita juga memberi bantuan kepada lansia dan disabilitas, memberi bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bidikmisi di bidang pendidikan, memberi bantuan KUR untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," ujar SBY.

SBY juga mnyebut pada era pemerintahannya memberikan kenaikan upah kepada TNI, Polri, PNS, Guru dan buruh secara signifikan.

"Juga membuat program PNPM untuk pembangunan di kecamatan termasuk infrastruktur di desa yang diperkuat dengan dana desa sebagai implementasi UU Desa tahun 2014,” jelas SBY.

Menurutnya, bantuan subsidi bagi nelayan, petani dan peternak juga diberikan di masa pemerintahan SBY.

Meski mendapat banyak sindiran dari berbagai pihak pada kala itu, SBY berpendapat negara wajib membantu rakyat yang tidak mampu.

"Banyak yang mengatakan bantuan itu tidak produktif dan bersifat konsumtif, tapi saya tidak setuju karena negara wajib membantu rakyatnya saat susah dan tidak mampu,” ujar SBY. [tribun]

Loading...
loading...