GELORA.CO - Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal, menilai deklarasi 10 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendukung Presiden Joko Widodo dua periode tidak akan berpengaruh banyak terhadap perolehan suara pada pilpres 2019.
“Belajar dari hasil pilpres 2014 yang saat itu Jokowi mendapatkan suara terendah di Sumbar, kendati saat ini ada deklarasi dukungan dari kepala daerah, tidak serta merta membuat perolehan suara berpeluang meningkat,” kata dia di Padang, Rabu (19/9).
Menurut dia akar persoalan kenapa Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar saat pilpres lalu adalah faktor partai pengusung yakni PDI Perjuangan.
“Buktinya dulu saat Prabowo jadi calon wakil presiden mendapingi Megawati tidak mendapat suara, namun setelah diusung oleh Gerindra pada 2014 menang telak di Sumbar,” katanya.
Edi melihat dukungan para kepala daerah terhadap Jokowi sebenarnya cukup argumentatif karena walaupun pada pilpres 2014 kalah di Sumbar tapi Presiden cukup tinggi perhatiannya dalam bentuk kunjungan dan berbagai program pusat yang dilaksanakan.
Pada sisi lain ia melihat kendati para kepala daerah telah mendeklarasikan dukungan belum tentu mereka akan bergerak penuh untuk memenangkan karena juga terdapat beberapa konflik kepentingan.
“Misalnya ada bupati yang menjadi ketua PAN yang notabene mengusung Prabowo namun malah mendeklrasikan dukungan kepada Jokowi,” ujarnya.
Sepuluh Bupati dan Wali Kota di Sumbar mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali memimpin Indonesia untuk periode kedua karena dinilai berhasil membangun bangsa.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pembangunan di segala bidang. Karena itu kami mendukung beliau melanjutkan periode kedua,” kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska yang didaulat sebagai juru bicara.
Lima bupati yang mengikutu deklarasi yaitu Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, dan Wali Kota Solok Zul Elfian.
Kemudian ada empat bupati dan wali kota lain yang juga diklaim mendukung namun tidak bisa hadir saat deklrasi yaitu adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet. [akt]