GELORA.CO - Mantan Menteri Keungan, Rizal Ramli, angkat bicara usai mendapat ancaman somasi dari Partai Nasdem.
Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RamliRizal yang diunggah, pada Kamis (13/9/2018).
Advertisement
Rizal Ramli mengatakan jika dirinya hanya mengungkapkan fakta-fakta mengenai impor yang berlebihan.
Ia pun menegaskan jika tidak ada niat dan kata-kata menghina Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Rizal Ramli mengungkapkan jika Nasdem hanya baper (terbawa perasaan) lantaran pernyataannya.
"RR hanya ungkapkan fakta2 import yg berlebihan.
Tidak ada niat & kata2 menghina Bang Surya Paloh, sahabat RR.
Justru menyatakan SP sangat berpengaruh, Pak JKW sungkan untuk menegor Enggar, yg sudah merugikan petani dan grogoti elektibilitas JKW dikalangan petani & penambak garam.
RR hanya ungkapkan fakta2 import yg berlebihan. Tidak ada niat & kata2 menghina Bang Surya Paloh, sahabat lama RR sejak 1980an.
Juga RR tidak ada nyebut2 Partai Nasdem,, kok baper,, pakai somasi yang salah alamat.
Mending kita pesta somasi (sop-make-nasi) aja. Lebih elegan," tulis Rizal Ramli.
Somasi dari Nasdem
Jajaran Dewan Pengurus Pusat Partai Nasdem telah mengaku siap untuk mengambil langkah hukum soal pernyataan Rizal Ramli.
Hal tersebut lantaran pernyataan Rizal Ramli diduga mendiskreditkan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sikap Nasdem ini seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem, Hermawi Taslim dalam konferensi pers yang digelar di DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/9/2018).
Sebelum mengambil langkah hukum, Nasdem lebih dulu akan melayangkan somasi kepada Rizal Ramli agar memberikan klarifikasi dan menarik kembali omongannya.
"Somasinya sudah kami siapkan tinggal menunggu momentum, Kami sebagai sayap partai menunggu instruksi partai. Kami dalam tempo yang sangat segera siap menyampaikan somasi kepada RR untuk mempertanggungjawabkan, mengklarifikasi semua penodaan, penistaan dan pengrusakan kehormatan terhadap Ketua Umum," ujar Hermawi Taslim, dikutip WartaKota.
Hermawi menyatakan jika omongan Rizal Ramli telah memenuhi dua unsur delik dalam Bab XVI tentang Penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 310 dan Pasal 311.
"Setidaknya telah memenuhi dua unsur delik yang pertama Pasal 310 Ayat 1 dan Pasal 311 Ayat 1 KUHP, dengan sengaja merusak kehormatan orang lain, menuduh melakukan sesuatu perbuatan yang tuduhan itu telah tersiar. Kejahatan penistaan dengan tulisan, ini diancam hukuman empat tahun sesuai Pasal 311 Ayat 1," sambungnya.
Pernyataan Rizal Ramli
Awalnya, Rizal Ramli melontarkan sejumlah sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Rizal Ramli menyebut jika Jokowi adalah orang yang berani.
Akan tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyentuh kepentingan-kepentingan di sekitarnya.
Ia pun sempat menyebut nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang merupakan kader Partai Nasdem.
Lebih lanjut, Rizal Ramli memberikan contoh kasus terkait apa yang ia bicarakan.
Berikut pernyataannya.
"Pengalaman & pengamatan saya, Pres @jokowi orang berani.
Misalnya minta pengunaan peluru tajam Hari ABRI 2015.
Tapi tidak berani jika menyentuh kepentingan vested-interest disekitarnya, spt Mentri Enggar, Mentri BUMN, Ratu Utang dll. Main quota impor + grogoti elektibilitas Jkw.
Sejak 2 tahun terakhir, resiko makro ekonomi Indonesia semakin meningkat, semakin tidak sehat: defisit neraca perdangangan, current accounts, Balance of payments, primary balance.
Itulah mengapa terjadi capital outflow, Rupiah terus merosot. Jangan hanya salahkan faktor external!
Dulu Menko Rizal Ramli, dengan kepretennya, sbg upaya konkrit revolusi mental, mengurangi potensi ‘konflik kepentingan’ para pejabat termasuk JK.
Puluhan trilliun uang negara bisa diselamatkan.
Hari ini Pres @jokowi membiarkan berbagai konflik kepentingan bermain disekitarnya.
Mas @jokowi orang baik, keluarganya tidak neko2, ndak cawe2 bisnis negara.
Tetapi Mas @jokowi tidak mempunyai keberanian untuk membersihkan lingkungannya dari potensi 'konflik kepentingan.'
Tanpa keberanian itu, kami khawatir, 2019-2024, hanya akan menjadi suatu 'pesta besar'," ujar Rizal Ramli, Jumat (7/9/2018).
[tribun]