Demo DPRD, HMI Pamekasan Nilai Kebijakan Rezim Jokowi Tidak Pro Rakyat
logo

18 September 2018

Demo DPRD, HMI Pamekasan Nilai Kebijakan Rezim Jokowi Tidak Pro Rakyat

Demo DPRD, HMI Pamekasan Nilai Kebijakan Rezim Jokowi Tidak Pro Rakyat


GELORA.CO - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan menilai berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) cenderung menyengsarakan rakyat.

Hal itu disampaikan di sela-sela aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ektra kampus yang identik dengan warna hijau hitam di Gedung DPRD setempat Jl Kabupaten 107, Selasa (18/9/2018) siang.

Dalam kesempatan itu, mereka juga menuntut agar Jokowi-JK lengser dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden karena dinilai gagal mensejahterakan rakyat. Khususnya selama memimpin hampir lima tahun terakhir.

"Banyak keputusan dan kebijakan yang telah diambil rezim Jokowi-JK cenderung menyengsarakan rakyat, mulai dari naiknya harga sembako, naiknya BBM secara diam-diam dan kebijakan lainnya. Hal itu jelas sangat menyengsarakan rakyat," kata salah satu orator aksi Nawaqi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan berbagai kebijakan lain yang dinikai sangat tidak berpihak terhadap rakyat. Bahkan justru sangat memanjakan negara lain, salah satunya dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. "Dalam kesempatan ini kami juga menggugat kebijakan terkait berkembangnya TKA di Indoensia," ungkapnya.

"Kebijakan-kebijakan rezim Jokowi-JK yang tidak pro rakyat, jelas sangat mengancam kesatuan dan kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Salah satunya edaran berupa larangan pengeras suara di masjid dan mushala," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi juga diikuti sejumlah kader HMI yang berasal dari berbagai komisariat HMI di berbagai kampus di Pamekasan. Mereka kompak mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. [brt]

Loading...
loading...