GELORA.CO - Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada sejumlah kadernya yang membelot untuk mendukung paslon Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019. Salah satu adalah Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe.
Menurut Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, alasan partainya memberikan dispensasi lantaran kekhawatiran dengan suara partainya yang menurun di pemilu 2019 mendatang. Sehingga pihaknya tak memberikan sanksi apapun kepada Gubernur Papua tersebut.
"Karena kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok (suaranya) di sana (Papua), karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung pak Jokowi tinggi, sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami," kata Ferdinand di Kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (9/9).
Menurut Ferdinand, tak semua daerah mendapatkan dispensasi khusus dari partai untuk tak mendukung Prabowo-Sandi. Hanya 4 dari 34 daerah yang mendapatkan dispensasi. Hal itu pun merujik hasil rapat koordinasi daerah (rakorda) Demokrat.
"Secara umum dari 34 provinsi yang melakukan Rakorda itu kan ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo, ada 7 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Jokowi tapi tidak signifikan, artinya perimbangan suaranya antara 51-49 persen, 52-48 persen ya," ucapnya.
"Tapi ada 4 provinsi yang memang signifikan (permintaan kader untuk mendukung Jokowi), tinggi sekali 70 persen kontra (mendukung Prabowo) 30 (setuju mendukung Prabowo), ada juga 65 persen kontra 35 persen yang memang menghendaki mendukung pak Jokowi," sambungnya.
Dia menambahkan, wilayah Papua menjadi salah satu yang diberikan dispensasi oleh Demokrat. Bukan tanpa sebab, sebanyak 92 persen kadernya justru menentang pencalonan Prabowo-Sandi.
"Jadi kami memaklumi apa yg disampaikan Pak Lukas Enembe. Tetapi memang penyampaiannya yang mungkin terlalu bersemangat, itu pun kami sudah koordinasi supaya memilih kalimat-kalimat yang tidak seolah-olah bertentangan dengan DPP," ungkapnya.
Namun, Ferdinand enggan membocorkan daerah-daerah lainnya yang juga akan diberikan dispensasi oleh Demokrat. Namun selain Papua, nantinya Sulawesi Utara juga akan mendapatkan dispensasi serupa.
"Jadi mungkin yang 4 provinsi ini akan kami pertimbangkan dispensasi khusus mengingat kader-kader kami di sana juga tidak boleh jadi kesulitan mencari pemilih bagi dirinya, caleg-caleg kita," pungkasnya. [jpc]