GELORA.CO - Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Ferdinand melalui kicauan Twitternya, Sabtu (4/8/2018).
Dalam kicauan tersebut, Ferdinand meminta agar keputusan untuk memilih calon wakil presiden diserahkan kepada Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, ia menambahkan jika Prabowo bukanlah seorang petugas partai yang bisa ditekan dan dipaksa.
"KALIAN PERCAYA KEPADA @prabowo ?
KALIAN YAKIN DIA MAMPU MEMIMPIN?
Jika jawabanmu YA, maka serahkan hak absolut berdaulat kepada Prabowo memilih wakilnya.
Prabowo bukan petugas partai yg bs ditekan2 dan dipaksa2," kicau Ferdinand.
Ketegangan antara Demokrat dan PKS
Dilansir dari Tribunnews.com, pengamat politik Ray Rangkuti melihat adanya ketegangan antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk berebut posisi Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Ketegangan itu menurut dia, terjadi tatkala Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putera sulung Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maju menjadi cawapres.
Sedangkan PKS bersikap tetap memperjuangkan rekomendasi Forum Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) yang mengusulkan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustad Abdul Somad (UAS) sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo.
UAS telah menyatakan mundur.
Berarti kini menjadi saling berhadapan antara Demokrat dan PKS untuk mendapat kursi Cawapres dari Prabowo.
"Di sinilah ketegangan PD dan PKS khususnya," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Jumat (3/8/2018).
Kata dia, dua partai sangat mengerti betul siapapun yang dapat posisi itu akan menguntungkan bagi elektabilitas partai.
"Jadi bukan persoalan siapa tokohnya, tapi siapa yang mendapatkannya," tegasnya.
Dan rasanya, dia menilai, tidak mudah bagi Prabowo untuk memutuskannya, sekalipun, terlihat ada keberatan terhadap nama Salim Assegaf.
Tapi di atas itu, lebih lanjut ia menjelaskan, jika akhirnya Prabowo memutuskan siapa yang layak jadi pendampingnya, sebenarnya sudah sulit bagi partai lain untuk membelokan dukungan.
"Mungkin karena itulah Prabowo tidak ingin terburu-buru memutuskan siapa cawapresnya. Membiarkannya sampai menit terakhir sebelum pendaftaran ke KPU. Jadi kalau ada parpol yang tidak puas, akan sulit untuk berpaling dari Prabowo," jelasnya.
Diberitakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, saat ini sudah ada tiga nama yang secara intensif dibahas untuk diusung sebagai cawapres pendamping ketua umumnya, Prabowo Subianto.
Ketiga sosok itu yakni Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ustaz Abdul Somad.
Meskipun demikian kata dia, Demokrat tetap menyerahkan kepada Ketua Partai Gerindra itu untuk memilih wakilnya secara bebas dan berdaulat tanpa tekanan atau intervensi pihak manapun.
Dia melanjuutkan, mengusulkan boleh, merekomendasikan boleh, tapi yang tidak boleh itu memaksakana kehendak apalagi mengancam.
"Kita percaya Prabowo akan memilih yang terbaik dan semua pihak harus menghargai pilihan Prabowo," ucapnya.
"Meski kami menyerahkan penuh kepada Prabowo untuk memilih wakilnya, tetap kami berharap bahwa yang terbaik itu adalah AHY jika dilihat dari potret harapan rakyat yang erwujud dari lembaga lembaga survei," imbuhnya.
Sebelumnya Fadli mengatakan, AHY merupakan usulan dari Demokrat.
Sedangkan Salim merupakan usulan dari PKS serta rekomendasi Ijtima (pertemuan) ulama. Demikian pula dengan Abdul Somad yang juga rekomendasi Ijtima ulama.
"Dari Demokrat itu Pak AHY, kemudian dari rekomendasi ijtima itu untuk cawapresnya kan ada Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Salim Segaf. Berarti setidaknya ada tiga nama yang ada sekarang ini," kata Fadli saat ditemui di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Ia menambahkan, PAN saat ini juga mengusulkan Abdul Somad sebagai cawapres sehingga tak ada tambahan nama baru.
Menurut Fadli, ketiganya memiliki kapasitas sebagai cawapres.[tribun]