GELORA.CO - Kalangan pengusaha meminta pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembatasan impor 500 jenis barang dengan peningkatan PPh atau tarif bea masuk.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan pembatasan impor sebaiknya diterapkan untuk barang-barang yang bisa disubstitusi industri dalam negeri.
"Pokoknya kalau bahan baku itu jangan dikenakan regulasi yang baru. Kalau mau kenakan ya barang konsumsi saja, kan macam-macam, bisa baju, atau makanan. Jadi semua produk yang ada substitusinya dalam negeri itu bisa saja dikenakan," ujarnya, Selasa (21/08/2018).
"Jadi PPh impor ini harus dilihat dulu terhadap produknya apa, kebutuhan dalam negerinya apa, karena kalau salah menerapkannya malah jadi memukul industri yang mau dapat nilai tambah," lanjutnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Perindustrian Haris Munandar. Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah memilah-milah jenis barang yang masuk ke dalam barang konsumsi ataupun bahan baku.
"Jadi nanti kita lihat mana yang barang konsumsi atau bahan baku, kalau bahan baku kan harusnya tidak dibatasi. Kita memilah-milah, kalau bahan baku dan penolong kita anggap harusnya tidak perlu," ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya, pihaknya akan terus mendorong investasi yang masuk ke dalam negeri dengan berbagai insentif untuk memastikan ketersediaan substitusi barang impor yang dibatasi tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah berencana mengendalikan impor 500 jenis barang. Banjir impor membuat defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) melebar yang kemudian berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga kini menyentuh sekitar Rp 14.500/US$. [cnbc]