GELORA.CO - Aksi penolakan dan pengadangan deklarasi hashtag #2019GantiPresiden di berbagai daerah dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Aktivis senior, DR. Rizal Ramli mengatakan, pengadangan diskusi semacam itu bukanlah ciri-ciri dari sebuah negara yang berpegang pada faham demokrasi.
"Hari ini saya terkejut, kok orang mau mengadakan pertemuan dihadang, dilarang. Mau adakan diskusi tidak boleh. Jangan tarik mundur demokrasi," tegasnya kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).
RR, sapaan akrab Rizal Ramli pun menceritakan pengalaman dia semasa muda, yang memperjuangkan demokrasi saat pemerintahan otoriter, era orde baru. Ketika itu, dirinya bersama kawan-kawan sempat dipenjara selama bertahun-tahun. Namun hari ini, demokrasi yang diperjuangkan seakan ditarik mundur.
"Kita memperjuangkan demokrasi, saat itu yang muda-muda termasuk angkatan 98 dengan keringat dan darah. Jangan tarik mundur demokrasi," ujarnya.
Menurut RR, jika tak setuju dengan ide dari aktivis #2019GantiPresiden, harusnya pihak yang menentang, dalam hal ini para pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengirimkan aktivis terbaiknya untuk beradu argumentasi saat diskusi tersebut berlangsung.
"Kalau mau diskusi silakan, kalau tidak suka dengan isi diskusinya, kirim dong aktivis pro Jokowi buat debat di sana kalau memang jagoan," desaknya.
Atau paling tidak, lanjut Menko Perekonomian era Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini, para pendukung Jokowi-Ma'ruf membuat hashtag ataupun diskusi tandingan.
"Atau tidak suka dengan acaranya, buat juga acara sendiri yang lebih hebat. Tandingan. Selama ini juga terjadi yang di kubu Jokowi boleh buat acara," tukasnya. [rmol]