Reaksi Fahri Hamzah ketika Dengar Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS terkait Pemecatannya
logo

2 Agustus 2018

Reaksi Fahri Hamzah ketika Dengar Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS terkait Pemecatannya

Reaksi Fahri Hamzah ketika Dengar Mahkamah Agung Tolak Kasasi PKS terkait Pemecatannya


GELORA.CO - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah mengucapkan terima kasih atas kemenangannya dalam perkara pemecatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sampai kepada tingkat kasasi.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twiter @Fahrihamzah yang diunggah pada Kamis (2/8/2018).

Fahri Hamzah mengaku jika dirinya belum mendapat surat amar putusan dan baru mendengar dari media.

Ia pun mengatakan jika akan langsung bertemu dengan pengacaranya.

"Terima kasih doanya...

Saya malah baru dapat berita dari media..

Saya akan ketemu lawyer siang ini," tulis Fahri Hamzah.

Postingan itu kemudian langsung ditanggapi oleh sejumlah netter.

Sebagian memberikan ucapan selamat kepada Fahri dan menyemangatinya untuk terus berjuang.

Diketahui, keputusan tersebut tampak dari hasil amar putusan yang ada di situs kepaniteraan Mahkamah Agung (MA).

Permohonan tersebut terkait dengan pemecatan terhadap Fahri Hamzah sebagai anggota PKS.

Amar putusan tersebut terdaftar dengan nomor 1876 K/PDT/2018 dengan yang diajukan oleh Pengadilan Jakarta Selatan.

Dalam amar putusan tersebut, tertera pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera CQ. Abdul Muis Saadih, MA. Selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS, dkk.

"TOLAK" begitu bunyi amar putusan yang ditetapkan pada 30 Juli 2018 itu.

Majelis hakim agung yang mengadili permohonan kasasi itu adalah Maria Anna Samiyati, Muhamad Yunus Wahab, dan Takdir Rahmadi.

Fahri Hamzah sebelumnya juga telah memenangi perkara yang sama dalam tingkat banding.

Hal tersebut setelah Pengadilan Tinggi Jakarta menolak permohonan pengurus PKS pada akhir 2017 silam.

Diberitakan Tribunnews, Pengacara Fahri, Mujahid A Latif mengatakan, tindakan PKS yang terus menggerogoti posisi Fahri Hamzah adalah pembangkangan hukum karena melanggar perintah pengadilan.

Ia mengatakan PKS beberapa kali bersurat melayangkan surat kepada Pimpinan DPR dan meminta agar surat pemberhentian Fahri Hamzah diproses.

"Padahal surat dimaksud telah dinyatakan oleh pengadilan batal demi hukum. Adalah tindakan hukum yang sangat fatal, jika partai politik tidak lagi menghormati putusan pengadilan," kata Latif lewat keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Latif mengatakan, terkait putusan Pengadilan Tinggi saat itu, pengadilan menyatakan pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Pimpinan DPR RI batal demi hukum.

Kedua, Pengadilan memerintahkan kepada PKS untuk mencabut putusan pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR.

"Ketiga, pengadilan menyatakan posisi Fahri Hamzah sah sebagai Anggota PKS, Anggota DPR dan Pimpinan DPR," katanya.

Keempat, pengadilan menghukum BPDO, Majlis Tahkim, dan Saudara Muhammad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS untuk membayar kerugian immateril secara tanggung renteng sebesar Rp 30 Miliar.

"Pengadilan memerintahkan BPDO, Majlis Tahkim dan Saudara Muhammad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Fahri Hamzah seperti semula," ujar Latif.

Kasus ini bermula ketika Fahri Hamzah dan pengurus PKS terlibat dalam sebuah pemasalahan yang menyebabkan Fahri Hamzah dipecat sebagai anggota partai pada tahun 2016.

Saat itu Fahri Hamzah dinilai telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan arah partai dan dianggap menentang mereka.

Tak terima dipecat, Fahri lantas membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Fahri kemudian memenangkan kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember 2016 silam.[tribun]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...