GELORA.CO - Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) mendesak kepolisian menolak aksi #2019GantiPresiden. Sebab, aksi ini dinilai merusak kondisi Kota Surabaya yang aman dan kondusif.
"Kita minta ke kepolisian untuk bertindak tegas, tidak hanya tidak mengizinkan tetapi juga membubarkan jika tetap menggelar. Karena Surabaya kondusif," kata Sekretaris MCP PP Kota Surabaya Baso Juherman saat dikonfirmasi, Jumat (24/8/2018).
Baso juga menilai aksi #2019GantiPresiden merupakan kampanye terselubung dan bisa menimbulkan gesekan dengan parpol tertentu.
"Bukan aksi saya kira, itu kampanye. Ya check sound-lah. Apalagi Surabaya basis parpol pendukung yang kontra dengan kampanye terselubung itu," ungkapnya.
Untuk membantu kepolisian, Baso mengungkapkan pihaknya akan menurunkan anggotanya di lokasi untuk memastikan aksi tersebut batal digelar.
"Kita akan turunkan orang kesana. Bukan membubarkan tapi kita mengamankan jangan sampai ada gesekan yang membuat Surabaya tidak kondusif. Mari kita jaga bersama dan saling menahan," tambah Baso.
Selain itu, PP juga sudah mengirim surat kepada Kapolda Jatim agar tidak memberikan izin terhadap rencana aksi #2019GantiPresiden yang akan digelar pada, Minggu (26/8) lusa.
Dalam surat bernomor 021/PP-SBY/VIII/2018 dan ditandatangani Ketua MPC PP Kota Surabaya Haris Purwoko dan Sekretaris Baso Juherman menolak aksi yang rencananya dihadir Ahmad Dani dan Neno Warisman.
Dalam surat yang ditujukan ke Kepolisian, Pemuda Pandasila mengancam akan menurunkan massa untuk membubarkan aksi #GantiPresiden, karena masalah ini telah menodai sila ke3 dari Pancasila dan semangat Bhineeka Tunggal Ika.
"Apabila acara tersebut tetap digelar dapat menimbulkan kerusuhan besar yang berkesinambungan antara pro dan kontra. Makanya kami meminta kepada kepolisian tidak memberikan izin atau menerima pemberitahuan aksi," pungkas dia. [dtk]