GELORA.CO - Politikus PDIP Aria Bima mengakui partai pendukung Joko Widodo (Jokowi) belum solid pada Pilpres 2019. Terutama mengenai sosok cawapres, hal ini menyusul masih ngotonya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi pendamping Jokowi.
"Kalau saya sih melihat bahwa situasi-situasi seperti sekarang ini memang tensi politik cukup tinggi ya. Tarik menarik itu sangat kuat," kata Aria saat dihubungi, Senin (6/8/2018).
Maka dari itu, kata Aria, perlu dikuatkan kembali visi dan misi sesama partai pendukung Jokowi. Hal ini untuk mensolidkan partai pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Maka platform dari masing-masing partai pendukung pemerintah pengusung Jokowi ini harus dikuatkan di dalam konten visi dan misi," katanya.
Sementara, ia juga meminta adanya rekomendasi para Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang menginginkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadind cawapresnya, hanya dijadikan subtansi narasi Jokowi, bukan sebuah seharusan Jokowi menuruti keinginan NU.
"Nah kalau ada yang memaksakan Cak Imin mesti ada yang memaksakan Airlangga mesti ada yang memaksakan Moeldoko ada juga Mahfud, mak saya berharap keingan kehendak besar Kiai-Kiai NU itu bagus lebih pada substansi-subtansi narasi besar pemerintahan Jokowi," katanya.
Dirinya juga meminta semua pihak tidak ikut campur soal sosok pendamping Jokowi. Pasalnya, 9 partai pendukung koalisi Jokowi sudah sepakat menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi.
"Jadi lebih bagus semua cooling down, karena kalau semua mengancam jadi terus tidak mungkin terakomodasi semua dan pecah. Itu sudah disepakati daam pertemuan-pertemuan termasuk Cak Imin. Cak Imin juga sangat memahami keinginan para Kiai ingin kader PKB jadi cawapres tapi mekanisme tentunya akan diperjuangkan oleh Cak Imin dalam mekanisme keputusan presiden yang dikonsultasikan dengan para partai pengusung," kata ia.
Seharusnya, kata Arya, para pendukung Jokowi dan ormas pendukung pemerintah tidak lagi tarik menarik sosok cawapres. Seharusnya, para parpol pendukung dan ormas pendukung membicarakan masalah subtansi untuk mempersiapkan pemenangan.
"Tentang wapres benar-benar otoritas presiden yang benar-benar akan dikonsultasikan para parpol pengusung," tandasnya. [tsc]