GELORA.CO - Cara aparat kepolisian dan Kabinda Riau dalam menyikapi salah seorang tokoh gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman, mendapat sorotan dari banyak kalangan. Ketua Umum PA 212 (Persaudaraan Alumni 212) KH Slamet Ma'rif berharap polisi tidak menghalang-halangi aksi ini.
"Jangan halangi kebebasan berpendapat yang dijamin UU dan tidak melanggar konstitusi. Aparat keamanan dan penegak hukum adalah wasit yang adil," kata Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 KH Slamet Ma'rif, kepada INDOPOS (Jawa Pos Group).
Jika aparat tidak berlaku adil, maka, menurut Slamet, jangan salahkan jika rakyat menjadi terpecah belah. "Jadi, wasit di lapangan jangan salahkan penonton masuk ke dalam lapangan, " ucapnya.
Dia menegaskan, dugaan tindakan persekusi aparat keamanan terhadap Neno Warisman di Bandara Riau, serta pembiaran sekelompok massa dalam mengusir massa pendukung #2019GantiPresiden, di Surabaya telah menciderai demokrasi dan kurang manusiawi.
"Gerakan #2019 Ganti Presiden sah secara konstitusi. Lindungi kami jangan dikasari, sayangi jangan dipersekusi, cintai jangan dibenci, " tegas Slamet.
Inisiator sekaligus deklarator #2019GantiPresiden Mardani Ali turut mengecam adanya persekusi yang marak terjadi di berbagai daerah. Mardani menyebut negara ini kalah dari preman.
"Kita menyaksikan, negara kalah oleh preman," ujar Mardani di akun resmi Twitter-nya, dengan menyertakan emotikon sedih, Minggu (26/8/2018).
Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mengungkit izin demo para penolak Neno. "Aparat kita ini lemah banget ya? Demo dan persekusi di bandara dimenangkan preman. Yang demo/menyampaikan aspirasi di bandara sudah ada pemberitahuan dan izin? Demokrasi suram ketika kebebasan berserikat berkumpul, menyampaikan aspirasi, diskusi, dilarang. #2019GantiPresiden," tegas Mardani.
Ketua DPP PKS tersebut terus menyindir aparat penegak hukum dalam kasus penolakan tokoh-tokoh yang hendak menggelar acara #2019GantiPresiden. [jpnn]