GELORA.CO - Partai Demokrat ikut mengkritisi keterlibatan Badan Intelejen Negara (BIN) dalam insiden pemulangan Neno Warisman dalam aksi deklarasi 2019 ganti presiden di Riau, Sabtu (25/8) lalu. Ia menyebutkan lembaga yang dikomandoi oleh Budi Gunawan (BG) itu telah melampaui batas.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menuturkan, tugas Kabinda hanya sekadar memberikan informasi kepada pemerintahan. Bukan malah melakukan tindakan eksekusi.
"Seharusnya itu kan kalau seorang kabinda itu bekerja tanpa wujud. Bukan sebagai eksekutor dia. Dia harus memberikan masukan ke polisi ke pemda, seharusnya yang bekerja itu polisi," kata Syarief kepada wartawan, Senin (27/8).
Oleh karena itu, Syarief mengaku tak tahu menahu secara pasti ihwal mengapa BIN dan Polri sampai turun tangan dalam kasus Neno Warisman. Termasuk pula dengan spekulasi pemerintahan yang mulai anti-kritik terhadap gerakan masyarakat.
Karena itu, Ia meminta masyarakat untuk menilai sendiri mengenai masalah tersebut. "Silakan saja diterjemahkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, kejadian penolakan Neno Warisman dalam kampanye 2019 Ganti presiden terjadi pada Sabtu (25/8) lalu. Sejumlah massa menghadang mobil Neno untuk keluar dari bandara. Neno tertahan sampai lebih dari 6 jam sampai akhirnya memutuskan pulang dari tempat tersebut.
Sementara itu, banyak tokoh nasional pun menyayangkan sikap aparat keamanan yang terkesan acuh dalam kejadian tersebut. Mereka menuntut Kapolda Riau untuk dicopot dari jabatannya. Pasalnya, ia dinilai tak dapat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat pendatang. [jpc]