Idrus Marham Tersangka, Ini Kata KPK soal Dirut PLN Sofyan Basir
logo

24 Agustus 2018

Idrus Marham Tersangka, Ini Kata KPK soal Dirut PLN Sofyan Basir

Idrus Marham Tersangka, Ini Kata KPK soal Dirut PLN Sofyan Basir


GELORA.CO - Idrus Marham menyebut dirinya sudah berstatus tersangka dugaan suap PLTU Riau-1. KPK belum bicara panjang lebar mengenai status Idrus Marham, tapi menegaskan sedang menelusuri pihak-pihak diduga terkait kasus termasuk Dirut PLN Sofyan Basir. 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Sofyan Basir sudah dua kali diperiksa sebagai saksi. Penyidik menurutnya mendalami sejumlah pertemuan yang dilakukan Sofyan Basir dengan tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo dan politikus Golkar Eni Maulani Saragih. 

"Kami sudah lakukan pemeriksaan pejabat di PLN atau swasta lain yang basisnya di Indonesia atau luar negeri. Kami ingin melihat secara utuh bagaimana skema kerja sama pembangunan Riau 1 ini. Apakah mungkin ada pelaku lain? Tentu saja menungkinkan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup," ujar Febri kepada wartawan di gedung penunjang KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018).

Soal Idrus Marham, KPK mengaku 'keduluan' Idrus ang terang-terangan menyebut dirinya berstatus tersangka dugaan suap PLTU Riau-1. KPK segera menggelar jumpa pers terkait duduk perkara kasus suap dan dugaan keterlibatan Idrus Marham. 

"Jadi gini, kami sebetulnya kedahuluan. Nanti sebenarnya Bu Basaria (Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan) akan ada konpers," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

Sementara itu, pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution, menyebut kliennya pernah menerangkan adanya sejumlah pertemuan antara dirinya, Idrus Marham, Johannes Budisutrisno Kotjo termasuk dengan Dirut PLN Sofyan Basir. 

Pertemuan ini di antaranya dilakukan di kantor PLN, gedung BRI Sudirman termasuk di Arcadia. 

"Tidak ada keterangan Bu Eni soal aliran duit ke Idrus," kata Fadli dihubungi terpisah

Eni disebut Fadli memang melaporkan perkembangan rencana proyek pembangunan PLTU Riau-1 ke Idrus saat menjabat Plt Ketum Golkar. Tapi ditegaskan Fadli, Eni tidak punya kewenangan untuk menggolkan proyek ini.

"Ini proyek PLN, tidak ada kewenangan Bu Eni membuat jadi-tidaknya kontrak," sambungnya.

Dalam perkara ini, tersangka, Eni Maulani Saragih, diduga menerima suap dari Johannes B Kotjo. KPK menduga Eni menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Johannes untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

KPK telah mengamankan Rp 500 juta yang diduga sebagai pemberian keempat kepada Eni. Pemberian pertama kepada Eni diduga dilakukan pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, pemberian kedua pada Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar, dan pemberian ketiga pada 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta. Ada dugaan pemberian tersebut dilakukan melalui staf dan keluarga Eni. [dtk]

Loading...
loading...