Dapat Tugas Baru dari Presiden, TNI-Polri Disuruh Jadi "Jubir" Pemerintah
logo

24 Agustus 2018

Dapat Tugas Baru dari Presiden, TNI-Polri Disuruh Jadi "Jubir" Pemerintah

Dapat Tugas Baru dari Presiden, TNI-Polri Disuruh Jadi "Jubir" Pemerintah


GELORA.CO - Presiden Jokowi memberi tugas baru kepada para perwira TNI dan Polri. Tak cuma menjaga stabilitas politik dan keamanan tapi diminta ikut mensosialisasikan keberhasilan pemerintah. Di jagat maya, permintaan Jokowi ini langsung menuai polemik.

Permintaan Jokowi ini disampaikan di Istana Negara, Jakarta, kemarin siang. Tepatnya saat memberikan pengarahan di depan siswa Sekolah Staf dan Komando TNI dan peserta Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri Tahun 2018. Ada 243 perwira TNI dan Polri yang hadir. Terdiri atas 145 orang Sesko TNI, 47 orang Sespimti Polri dan masing-masing 5 orang perwakilan dari Sesko AD, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta dari Sespimen Polri. Sejumlah menteri hadir antara lain Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri. 

Di awal pidatonya, Jokowi menjelaskan pentingnya stabilitas politik dan keamanan. Kata dia, tidak mungkin investasi dari luar negeri akan datang apabila negara tidak stabil secara politik dan tidak aman. Karena itu, kepada yang bertugas di daerah, Jokowi menekankan ikut mengamankan investasi. Jangan sampai ada yang mengganggu investasi kemudian diam saja. "Karena, sekali lagi investasi itulah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan membuka lapangan kerja," kata Jokowi. 

Setelah itu, barulah Jokowi menyampaikan harapannya agar para perwira TNI itu ikut mensosialisasikan berbagai keberhasilan pemerintah. "Berkaitan dengan program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip ke seluruh perwira, juga ikut mensosialisasikan, ikut disampaikan (ke masyarakat) pada momen-momen yang tepat untuk menyampaikan itu," katanya. 

Jokowi kemudian menjelaskan kenapa pemerintah jor-joran membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur. Alasan utamanya agar tercipta keadilan yang merata. 

Tak sampai menunggu lama, arahan Jokowi kepada para perwira itu langsung menuai polemik. Terutama di jagat maya. Sebagian netizen menganggap Jokowi telah menyalahgunakan wewenang. Kritikan datang antara lain dari Rachland Nashidik, bekas aktivis HAM yang kini jadi Wasekjen Demokrat. Dia bilang, problem Presiden saat ini adalah tidak tahu batas kewenangannya sebagai Presiden. Jokowi tidak tahu makna netralitas TNI dan Polri yang artinya dijauhkan dari pengaruh dan keberpihakan politik dalam bentuk apapun. 

Dia menegaskan, TNI adalah alat negara. Yang mesti netral. Kalau TNI boleh diperintah mengampanyekan klaim keberhasilan pemerintah, maka TNI juga boleh mengkritisi klaim keberhasilan pemerintah. Yang pertama TNI jadi alat propaganda. Yang kedua TNI jadi oposisi. "Presiden paham dua hal itu melanggar netralitas TNI?" cuit Rachland di akun Twitternya, @RachlanNashidik. 

Tokoh militer JS Prabowo juga ikut kaget membaca berita tersebut. Kata dia, TNI dan Polri adalah alat negara. Bukan alat pemerintah. "Lalu apa boleh ditugasi sebagai juru bicara pemerintah? Sepertinya gak bener deh," kicau purnawirawan TNI bintang tiga ini di akun Twitternya @marierteman. 

Sementara akun @buahkalindungan mendukung Jokowi. "Kalau kinerja pemeritah yang terkait tugas TNI dan POLRI apa salah?" cuitnya diamini @arsitek98. "Boleh aja pak. Tolong tunjukan sesuai kapabilitas mereka sebagai militer, berapa banyak alutista yang diperbarui, kesejahteraan tentara yang ditingkatkan dll. Kalo memang positif kita dukung Pak @jokowi." Senada dengan @JKFC23. "Program Pemerintah Jaga Pancasila & NKRI. TNI & POLRI wajib Bantu," kicaunya. 

Kritikan lain datang dari pegiat HAM. Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menilai instruksi Jokowi kepada para perwira bisa dianggap bentuk penyalahgunaan wewenang. Yaitu mendorong aktor keamanan untuk bertugas di luar tugas pokoknya yang diamanatkan Undang-undang. Dia bilang, dalam Pasal 7 UU TNI memang diatur pelibatan TNI di luar tugas pokoknya. Tapi tak bisa ujug-ujug. Harus ada keputusan dari otoritas sipil yang jelas dan terukur. Dan dia menilai, saat ini tak ada kondisi yang membuat pemerintah pusat, daerah maupun Polri tak mampu menangani masalah tertentu. Dia menduga, arahan Jokowi ini tak lepas dari suasana Pilpres. [rmol]

Loading...
loading...