GELORA.CO - Langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memborong tiket Asian Games 2018 dinilai kurang etis. Sebab, tiket yang diborong itu dilakukan untuk dibagi-bagi kepada para pejabat.
Direktur Center or Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai bahwa tindakan itu tidak pantas dan terbilang norak. Sebab seorang pejabat negara bergaji tinggi dan diambil dari pajak rakyat.
“Mereka juga mendapat fasilitas yang mewah dari negara. Masa untuk beli tiket saja, tidak punya duit dan minta gratis,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (29/8).
Setelah pemborongan tiket Asian Games itu diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sambung Uchok, maka tidak boleh sebatas imbauan yang diberikan kepada para pejabat.
KPK harus turut menelisik adanya dugaan korupsi dalam praktik bagi-bagi tiket tersebut, bukan hanya imbauan agar mereka melapor ke KPK karena dianggap sebegai gratifikasi.
“Yang harus dilakukan KPK adalah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 tersebut. Karena kalau KPK tidak melakukan OTT tiket bagi pejabat, maka mereka tidak akan jera, dan tidak akan hilang tradisi bagi-bagi tiket di internal kalangan pejabat. Kemarin ada isu tiket atau kartu tol gratis, dan hari ini ada tiket Asian Games,” sambungnya.
Meskipun KPK tidak melakukan OTT kepada para pejabat penerima karcis, CBA tetap meminta kepada KPK untuk tetap melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi bagi-bagi tiket tersebut.
“KPK harus mengungkap kasus pemborongan tiket oleh BUMN, KPK harus segera memanggil pejabat pejabat penting dan bertanggung jawab di kementerian BUMN,” tukasnya. [rmol]