GELORA.CO - Penyebutan makar terhadap gerakan #2019GantiPresiden oleh pihak Istana Ali Mochtar Ngabalin mendapat protes publik.
Pasalnya, hak menyampaikan pendapat sangat dilindungi konstitusi dan jauh dari makna makar. Karena mereka melakukan kegiatannya tidak di objek-objek vital seperti yang dilarang UU 9/1998.
"Wajar publik menduga aksi pembubaran, persekusi dan tindakan represif lainnya pihak Istana sudah mengetahui. Hal tersebut terlihat dari statement Ali Mochtar Ngabalin yang melabeli aksi 2019 ganti presiden adalah makar. Seharusnya pihak istana mampu mengkaji lebih dalam dan mengaitkan unsur-unsur hukum makar terlebih dahulu sebelum berkomentar. Jika tidak melakukan hal tersebut seolah rezim saat ini panik oleh gerakan 2019 ganti presiden," tutur pengamat politik Panji Nugraha kepada wartawan, Rabu (29/8).
Dia menjelaskan, pada 2017 sudah terjadi pelabelan makar kepada pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, khususnya pada aktivis gerakan umat 212 dan 411. Jika dikaitkan persoalan makar tersebut dengan gerakan ganti presiden dengan jumlah massa lebih sedikit dan pola aksi di tempat umum sangat berlebihan jika penyampaian pendapat di era demokrasi saat ini dianggap kegiatan makar.
"Jokowi seharusnya mampu konsisten terhadap ucapannya waktu lalu jika tindakan persekusi itu adalah tindakan barbar dalam era demokrasi. Maka tindakan persekusi terhadap peserta aksi 2019 ganti presiden seharusnya Jokowi wajib angkat bicara," papar Panji.
Menurutnya, penilaian publik terhadap Joko Widodo (Jokowi) jika hanya dinilai dari pernyataan Ali Mochtar Ngabalin justru merugikan pemerintah sendiri. Pasalnya, publik menganggap Jokowi anti kritik dan mengarah kepada otoriter.
"Mengapa dulu Soeharto dianggap otoriter karena melarang demontrasi. Dan yang menghentikan aksi adalah aparat penegak hukum bukan Soeharto turun langsung di lapangan. Kini hal serupa juga terjadi Jokowi bungkam. Akhirnya banyak pihak Istana berspekulasi dengan opini yang justru akan semakin memperkeruh stabilitas politik di Tanah Air," tutup Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI). [rmol]