logo

28 Agustus 2018

Andai di Zaman SBY, Neno Warisman tak Akan Seperti Ini

Andai di Zaman SBY, Neno Warisman tak Akan Seperti Ini


GELORA.CO - Dugaan persekusi terhadap pegiat deklarasi #2019GantiPresiden Neno Warisman membuat Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin prihatin. Dia bahkan membandingkan kebebasan berekspresi era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Andai di Zaman SBY, Neno Warisman dilindungi sepenuhnya haknya untuk menyatakan pendapat," ucap Didi kepada JPNN, Selasa (28/8).

Menurut Didi, 20 tahun reformasi telah ternoda oleh dugaan tindakan persekusi dan pemaksaan pulang terhadap aktivis seperti Neno, saat menjalankan kegiatan politiknya di Pekanbaru. Terkesan aparat negara tidak netral, mengikuti kemauan sepihak orang-orang tertentu.

Harusnya aparat negara melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno untuk tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Sejauh gerakan politik tersebut tidak anarkis, maka tidak perlu ada kekawatiran berlebihan terhadap gerakan #2019GantiPresiden.

Gerakan macam begitu menurut Didi hal yang biasa-biasa saja dalam banyak negara yang menjunjung tinggi demokrasi.

Di masa SBY banyak gerakan yang lebih dashyat, bahkan mengarah penghinaan terhadap SBY, tetapi mereka tetap dilindungi haknya untuk menyatakan pendapat dan berekspresi. Aparat tetap netral dan melindungi sepenuhnya para pendemo.

"Di zaman SBY sudah biasa DPR dan Istana dikepung dengan demo yang sangat keras, tetapi hak pendemo tetap dihormati sejauh tidak anarkis," terangnya.

Kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang. Maka, lanjut Didi, pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Ahmad Dhani Prasetyo di Surabaya yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun.

Berbeda pilihan dan sikap dalam negara demokrasi ditegaskan Didi sebagai hal yang wajar, sehingga bisa saling koreksi dan memperbaiki diri. Seyogianya meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat.

"Pemerintah yang demokratis harusnya menjawab kritik, sekeras apa pun kritik tersebut dengan terus bekerja yang baik dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan demikian tidak perlu kawatir tidak dipilih lagi oleh rakyat pada tahun 2019," tambahnya. [jpnn]

Loading...
loading...