Usut 1,2 Juta Pemilih Siluman, Tim Advokasi Gerindra Siapkan Langkah Hukum
logo

27 Juli 2018

Usut 1,2 Juta Pemilih Siluman, Tim Advokasi Gerindra Siapkan Langkah Hukum

Usut 1,2 Juta Pemilih Siluman, Tim Advokasi Gerindra Siapkan Langkah Hukum


GELORA.CO - Partai Gerindra melantik Tim Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (LAHI) DKI Jakarta, di kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKS-PAN, The Kemuning, Jl Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).  

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum para advokat yang tergabung dalam LAHI DKI Jakarta untuk mengusut dugaan potensi jutaan pemilih siluman pada Pemilu dan Pilpres 2019.

"Saya kira temuan itu (pemilih siluman) harus diungkap. Bila perlu segera lakukan gugatan hukum kepada pihak-pihak terkait,” kata Wakil Ketua Umun DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, disela-sela peresmian LAHI DKI Jakarta.

Menurut Dasco, Jakarta sebagai barometer memang harus peka terhadap persoalan-persoalan yang mengarah kepada kecurangan pemilu.

"Kita tak boleh memberi ruang gerak kepada orang-orang yang mencoba mau berlaku curang saat Pilpres dan Pemilu 2019 nanti. Jadi sebelum mereka berlaku curang harus kita sikat lebih dulu,” tegas Dasco.

Selain itu, Dasco juga menyinggung soal rawannya cara-cara curang lainya seperti pembagian sembago yang sempat pernah terjadi pada Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Ia pun mengingatkan, agar kemungkinan adanya serangan sembako serupa diantisipasi sejak awal. Hal ini demi memastikan demokrasi tidak dirusak kecurangan dalam bentuk apapun.

“Jadi, semua kita sikat sebelum terjadi, dengan demikian untuk Pemilu dan Pilpres kita tidak ada cerita kalah karena semua kecurangan sudah kita antisipasi,” pungkas anggota Komisi III DPR-RI.

Menanggapi hal ini, Ketua LAHI DKI Jakarta, Yupen Hadi menyatakan siap membongkar amburadulnya data pemilih di KPU DKI Jakarta. 

"Tugas ini sebagai awalan dari kepengurusan kami yang berkomitmen menjadikan sesuatu yang berbeda di Ibukota," tegas Yupen.

"Kehadiran kami memang untuk meluruskan berbagai pelanggaran Pemilu serta memberikan perlindungan hukum bagi Gerindra-PKS-PAN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraaan Pemilu yang jujur dan adil," ucap Yupen. 

Seperti di ketahui, sebelumnya Tim Data dan DPS Partai Gerindra DKI Jakarta merilis jutaan calon pemilih siluman dalam data KPU DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil sisiran Tim Data dan DPS Partai Gerindra DKI Jakarta, ditemukan Data NIK dan KK Invalid sebanyak 1.243.896 dan data ganda 27.178 yang berpotensi menjadi pemilih siluman pada Pemilu 2019 mendatang. 

"Ada juga data NIK yang tidak bisa dibuka, ini kita tidak tahu ada apa?. Kok masalah ini terus menerus muncul di setiap musim Pemilu. Padahal NIK dan KK adalah dua identitas sebagai pangkal utama penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan fair," kata Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik,  Kamis (19/7/2018) pekan lalu.

Data tersebut, kata Taufik, ditemukan atas salinan DPS bentuk naskah asli elektronik (soft copy). Kemudian, dengan format excel dari sistem data pemilih (Sidalih) yang diberikan secara resmi oleh KPU DKI kepada partai politik.

Karenanya, Taufik meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI bersama Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Pemprov DKI, segera melakukan perbaikan data invalid tersebut sesuai amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih. 

Untuk diketahui, disela-sela peresmian LAHI DKI Jakarta ini juga digelar diskusi publik yang bertajuk 'Demokrasi Jujur dan Adil, Tanpa Kecurangan'. 

Dalam diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber antara lain, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, pimpinan Perludem Fadli Ramadhanil, dan Komisioner Bawaslu DKI Puadi.

Hadir juga Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif, dan Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman.[tsc]

Loading...
loading...