GELORA.CO - Tujuh menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo tercatat maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI melalui empat partai, yakni PKB, PDIP, PAN dan PPP.
Fenomena tersebut wajar terjadi karena pencalonan dilatarbelakangi oleh kepentingan partai dan individu.
"Ada kepentingan individu. Agar (posisi) aman jika tidak terpilih menjadi menteri lagi, sekaligus menaikkan posisi tawar di hadapan presiden terpilih nanti," kata pengamat politik, Usep S Ahyar, Rabu (18/7).
Terkait bacaleg dari figur menteri, lanjut Usep, akan menjadi keuntungan bagi partai pengusung. Pasalnya, sosok menteri dianggap berpotensi mendulang suara dan mendongkrak kursi di DPR. Mengingat, secara elektabilitas telah dikenal masyarakat luas.
"Karena elektabilitas partai tidak hanya ditentukan oleh suara pemilih partai. Tetapi disumbang juga oleh figur tokoh calon legislatif itu sendiri," papar direktur utama Populi Center tersebut.
Namun menurut Usep, rencana maju sebagai bacaleg para menteri tersebut berpotensi memicu penyalahgunaan fasilitas negara. Khususnya, saat para menteri itu melakukan kampanye nanti. Hal ini, lanjutnya, merupakan peringatan bagi Bawaslu.
"Memang sebaiknya menteri yang jadi caleg ini mundur saja. Itu lebih bisa meminimalisasi penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara," saran Usep.
Selain itu, kata Usep, majunya menteri sebagai bacaleg akan mengganggu kinerja lembaga yang dipimpinnya. Sehingga, hal ini juga harus diperhatikan oleh jajaran pemerintah.
"Memang ketika incumbent atau seseorang yang lagi menjabat mencalonkan untuk jabatan berikut atau jabatan lain, seringkali mengganggu kinerja dan agenda tempat dia bekerja. Sebaiknya regulasi tegas mengatur bahwa yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri, ini sebagai konsekuensi dari resiko jabatan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ada tujuh menteri yang maju sebagai bacaleg. Antara Yaitu, dua menteri dari PDIP, Puan Maharani (Menko PMK) dan Yasonna Laolly (Menkumham). Lalu, ada tiga menteri dari PKB, Hanif Dhakiri (Menakertrans), Eko Putro Sanjoyo (Mendes PDDT) dan Imam Nahrawi (Menpora).
Serta, Lukman Hakim Saifudin (Menteri Agama) dari PPP dan Asman Abnur (Menpan-RB) dari PAN. Termasuk, Jurubicara Presiden Johan Budi juga diketahui mendaftar sebagai bacaleg melalui PDIP.[rmol]