logo

17 Juli 2018

Rakyat Miskin Tak Bisa Diubah dengan Statistik

Rakyat Miskin Tak Bisa Diubah dengan Statistik


GELORA.CO - Sahabat,

Beberapa hari ini kita sedang mendengar siaran statistik dari BPS tentang data kemiskinan terbaru tahun 2018. Sembari menunggu detail dari survey BPS, saya ingin mengomentari berita seperti ini:

Senin, 16 Jul 2018

Sri Mulyani: Pertama dalam Sejarah, Kemiskinan RI di Bawah 10%


Apakah benar kemiskinan semakin menurun? Secara statistik ya. Tapi kita jangan juga mudah terhibur oleh statistik, membacanya juga harus lebih jeli. Selain itu kembalilah ke realitas sekeliling kita dan bertanyalah, apakah benar orang miskin semakin berkurang? #RakyatMiskin

Hari2 belakangan ini kita menghadapi realitas kenaikan harga. Kenaikan BBM dan listrik terutama pada masa pemerintahan Pak Jokowi membuat harga sembako terus naik. Kelompok yang kaya mungkin tidak terasa, tetapi kelompok menengah ke bawah, dampaknya luar biasa. #RakyatMiskin

Kenapa statistik beda? Saya kasih catatan tentang cara mengukur #RakyatMiskin di negeri kita. Dikatakan miskin jika pengeluaran (bukan pendapatan) ada dibawah garis kemiskinan (GK). GK terdiri dari GK makanan dan non-makanan tetapi GK makanan lebih mendominasi perhitungannya.

BPS mencatat GK per maret 2018 sebesar Rp 401.220,- per bulan. Kalo dibagi 30 hari jadi sebesar Rp 13.777,-. Ini ada batas orang dikatakan miskin/tidak. Jd kalo ada rakyat sehari per kepala Rp 14.000,- saja. Itu tidak miskin. Tidak tertangkap oleh statistik sebagai orang miskin.

Padahal 14ribu sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah? Bagi yang kerja buat ongkos transport? Apa cukup?? Oleh statistik yang diyakini pemerintah anda tidak miskin. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu kebijakan untuk anda dll. Itulah mengapa, kita jangan mudah terhibur dgn statistik! Jangan mudah tepuk tangan yang membuat kita lalai dan kehilangan kesadaran bahwa ekonomi kita sedang bermasalah kesejahteraan rakyat kita dipertaruhkan. #RakyatMiskin

Kalau bicara kesejahteraan rakyat, masih banyak indikator yang berbicara lain dan dalam kondisi memprihatikan. Misalnya saja tingkat upah riil buruh yang terus merosot, nilai tukar petani semakin menurun. Padahal mayoritas SDM kita ada di sektor pertanian dan buruh.


Selama 4 thn Pemerintahan Jokowi, upah nominal buruh tani naik dari Rp 43.808,- perhari ke Rp 50.213,- perhari. Tetapi, Upah riilnya justru turun dari Rp39.383,- menjadi Rp 37.711,-.Ini berarti kenaikan upah nominal tidak mampu mengatasi inflasi (kenaikan harga-harga kebutuhan)

Di era pemerintah Pak Jokowi Nilai Tukar Petani yang mencerminkan daya beli petani juga mengalami penurunan khususnya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Tentu ini sebuah paradoks, karena dalam waktu yang sama tingkat kemiskinan diklaim mengalami penurunan.


Padahal sumber utama kemiskinan adalah kemiskinan pedesaan yang sumber pencaharian utamanya adalah pertanian. Di satu sisi Lihat hutang kita yang bertambah banyak justru lari ke sektor yang menyerap pekerja paling sedikit. Jadi hutang besar buat siapa? #RakyatMiskin tidak tahu.

Inilah yang Perlu disampaikan secara jujur sebab rakyat tidak berubah nasibnya hanya karena ada statistik yang memotret kemiskinan secara sumir. Pemerintah barus berani menganbil terobosan untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Penyembunyian keadaan rakyat dengan menggunakan statistik dapat di-katagorikan sebagai kebohongan yang disamarkan. Praktik ini harus dihentikan. Saya menonton sebuah video presiden mengarahkan agar BPS mengadakan survey kemiskinan setelah pembagian Raskin (beras miskin).

[video]



Raskin Sekarang ia bernama RASTRA (beras sejahtera). Kita tahu bahwa penghitungan kemiskinan kita (GK) menggunakan konsumsi kalori. Maka dengan sekali bagi beras kemiskinan bisa hilang. Tega sekali pemerintah kita.

Cukuplah, jangan ada lagi dusta seperti ini. Kalau kita miskin ya miskin saja. Mari kita miskin bersama-sama. Jangan sampai statistik dipakai menghibur elite dan opini tapi rakyat tambah sengsara. Wallahualam.

(dari twit @Fahrihamzah 17 Juli 2018) [portalislam]

Loading...
loading...