GELORA.CO - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno diminta memperbaiki kinerja dan melaksanakan kaidah good corporate governance. BUMN tidak bisa dikelola layaknya perusaan swasta.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berkaitan dengan buntunya negosiasi pilot Garuda Indonesia dengan manajemen, sehingga mengancam akan melakukan aksi mogok.
"Saya mewanti-wanti agar Kementerian BUMN harus memperbaiki diri dan memberi rasa aman pada jajaran perusahaan negara tersebut," kata Agus di Jakarta, Jumat (6/7/2018).
Menurut Agus, tanpa perbaikan kinerja, PT Garuda Indonesia mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar.
Dalam kaitan ini, Komisi V DPR RI dan Komisi VI DPR RI sudah membahas secara detil dengan Kementerian BUMN, tapi hambatannya Menteri BUMN Rini Suwandi belum bisa hadir di DPR RI, akibat adanya surat peringatan dari Pansus Pelindo.
Diakui Agus, selama ini ada hambatan aturan yang mengakibatkan Menteri BUMN belum bisa datang ke DPR. Sehingga hal ini diserahkan kepada Presiden agar BUMN ini berjalan dalam rangka mewujudkan good corporate governance tersebut.
"Kita harus mencari solusi, kalau begini terus enggak akan bisa ketemu. Dan perbaikan BUMN selamanya tidak akan terjadi. Harus bertemu langsung dengan Menterinya, kalau diwakilkan harus bisa mengimplementasikan good corporate governance," jelasnya.
Hal ini pun ia kaitkan dengan kasus karamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, dan KM Lestari Maju di Selayar, Sulawesi Selatan, dengan korban jiwa yang cukup banyak. Agus menyatakan prihatin atas tragedi ini.
"Ke depan tidak boleh ada kejadian yang memilukan seperti ini lagi. Dunia pelayaran Indonesia harus lebih baik lagi. Mungkin ada hambatan cuaca atau faktor lain, tapi dengan peralatan-peralatan yang canggih dan modern, harus memberi rasa aman kepada penumpang kapal," ujarnya.
Pimpinan DPR Korinbang ini mendesak dilakukannya pembenahan manajemen Angkutan Sungai, Dana dan Penyeberangan (ASDP) yang juga merupakan BUMN.
"Kepada BUMN banyak hal yang harus dibenahi karena ditengarai banyak BUMN yang tidak nyaman dengan Kementerian BUMN sekarang ini," tutupnya.[tsc]