GELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penjualan aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan harga murah oleh Sri Mulyani disinyalir kuat berbau korupsi dan merugikan keuangan negara.
"Jangan sampai ini cuma menyentuh kroco. Sementara SMI yang jelas sudah disebut masih bebas saja," ujar Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/7).
Hal itu disampaikan Adrianto terkait fakta yang muncul di persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BDNI, Kamis (5/7).
"Memang ada kerugian negara tapi pada saat BPPN menyerahkan (aset BDNI) kepada Menteri Keuangan akhir tahun 2005, nilai aset BPPN itu 4,5 triliun. Aneh bin ajaib pada tahun 2007 dijual hanya 200 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat itu," kata Rizal Ramli saat memberikan kesaksian di dalam persidangan tersebut.
Rizal Ramli dihadirkan KPK dalam persidangan dalam kapasitasnya sebagai Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001.
Dari kesaksian RR ini Sri Mulyani bisa dianggap ikut andil merugikan keuangan negara. Tindakan Sri Mulyani menjual aset BDNI sebesar Rp 220 miliar merugikan negara lebih dari Rp 4 triliun.
Baca: Rizal Ramli: Aneh Bin Ajaib, Aset 4,5 Triliun Dijual 200 Miliar Oleh Sri Mulyani
Dia yakin informasi yang disampaikan RR punya dasar yang kuat. Makanya, aktivis mahasiswa tahun 1998 ini mendesak KPK bertindak proaktif menyikapi novum baru yang disampaikan RR dengan melacak dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh SMI.
"Sungguh aneh SMI yang jelas berselimut skandal masih blum tersentuh hukum. KPK harus pro aktif untuk melacak dan tuntaskan novum dari skandal BLBI ini," katanya.
"Publik akan makin miris bila KPK tidak berani sentuh SMI. Sangat disayangkan bila KPK tidak sentuh SMI meski kandidat terkuat cawapresnya Jokowi," pungkas Adrianto.[rmol]