GELORA.CO - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melalui Pertamina kembali memutuskan menaikan harga BBM di seluruh Indonesia per 1 Juli 2018.
Kenaikan itu berlaku untuk jenis BBM non subsidi Pertamax dan Dex Series. Tak pelak, kebijakan itu mendapat reaksi dari berbagai pihak
Banyak yang beranggapan, kebijakan itu cukup memberatkan meski pemakai bahan bakar non subsidi bukan masyarakat umum.
Terlebih, kenaikan itu dilakukan pemerintah, sekali lagi, dengan cara diam-diam alias tanpa ada sosialisasi sebelumnya.
Kritik pedas pun datang bertubi-tubi dari kubu oposisi yang menganggap kebijakan itu adalah sebuah kesalahan besar.
Malah, politisi Partai Keadialan Sejahtera (PKS) menilai, aksi pemerintahan Joko Widodo itu bukanlah hal yang baru.
Demikian disampaikan Hidayat Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).
“Untuk kesekian kali, pemerintah diam-diam menaikkan harga BBM dan itu tidak sesuai dengan janji kampanye,” ujar Hidayat.
Politisi yang akrab disapa HNW itu menyebut kenaikan harga BBM sebagai kebijakan sangat tidak populis.
Terlebih oleh seorang Jokowi yang hendak kembali maju pada Pemilihan Presiden 2019 sebagai capres.
Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, semestinya calon petahana bisa membuktikan janji-janjinya kepada rakyat.
“Menuju Pilpres 2019 itu mestinya pemerintah Pak Jokowi membuktikan janji-janji kepada rakyat, itu kalau mau dipilih kembali,” jelasnya.
Dengan menaikkan harga BBM, menurut dia, seolah Jokowi tidak peduli dan terkesan menutup mata dengan kondisi kemelaratan rakyat.
“Tapi, untuk peresmian proyek dan seremonial itu beliau selalu tampil di depan,” sindir Wakil Ketua MPR RI itu.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera malah mendesak agar Jokowi mundur.
Menurutnya, kenaikan harga BBM ini menjadi momen bahwa presiden memang harus benar-benar diganti.
Menurutnya, salah satu alasan ganti presiden itu karena menganggap orang nomor satu di Indonesia itu terus memiliki masalah.
“Ganti Presiden,” tegas Mardani, Minggu (1/7/2018).
Penggagas gerakan #2109GantiPresiden itu menyebut, kenaikan BBM ini menunjukkan pemerintah tengah berada dalam masalah perekonomian.
Salah satu pertanda adalah, tidak adanya pengumuman dalam kenaikan BBM kali ini seperti sebelumnya.
Selain itu, juga dinilainya sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola manajemen energi.
“Listrik naik, BBM naik, tarif tol nol, dolar naik semuanya menunjukkan negeri ini punya masalah besar. Pemerintah perlu menjelaskan alasan kenaikan ini,” papar dia.
[psid]