GELORA.CO - Tokoh NU sekaligus staf akademik di Monash Law School, Australia Nadirsyah Hosen melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Pembangunan Manusian dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani.
Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter @na_dirs, Rabu (25/7/2018), Nadirsyah Hosen menyebut program revolusi mental tidak terasa efeknya.
Ia pun membandingkan dengan program infrastruktur yang justru lebih terlihat.
Menurutnya, ada ketimpangan antara pembangunan manusia dengan infrastruktur di Indonesia.
@na_dirs: "Saya akan terus mengkritisi Pak Jokowi dan Bu Menko yg menangani revolusi mental.
Duit sdh berhamburan, hasil gak ngefek.
Kalah dg program infrastruktur.
Timpang jadinya.
Ini catatan serius utk periode pertama @ jokowi Harus ada ingatan besar2an.
Maaf ya Pak Presiden & Bu Menko."
Sebelumnya, sejumlah kritikan mengenai program revolusi mental juga disampaikan oleh beberapa tokoh.
Seperti Agus Harimurti Yudhoyono dan sejarawan Didi Kwartanada.
Dikutip dari Kompas.com, dalam pidatonya, 9 Juni 2018, AHY menyebut jika masyarakat sebenarnya menaruh harapan besar pada program revolusi mental.
"Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya 'Apa kabar, Revolusi Mental?'" ujar AHY kala itu.
Di sisi lain, Didi Kwartanada menyebut program tersebut hanya merupakan jargon dari pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.
Didi mengatakan apabila program tersebut mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, namun, masih kuran dalam hal implementasi.
"Tapi tampak masih nanggung implementasinya. Karena memang rupanya Pak Jokowi fokusnya ke infrastruktur terlebih dahulu. Itu yang pertama," kata Didi, Jumat (16/3/2018).
Didi menyatakan jika Puan tidak maksimal melaksanakan program tersebut.
"Bu Puan di awal-awal cuma pasang iklan di koran cetak, kutipan Bung Karno soal revolusi mental. Ya, anda bayangkan, anak milenial kan sudah tidak baca koran lagi. Sasarannya enggak jelas," imbuhnya.
Kemenko PMK juga sempat membuat website revolusi mental, namun, tetap dianggap tak tepat sasaran.
"Apakah ada orang khusus untuk browsing website revolusi mental? Jadi apa yang dilakukan ya, sampai kini saya rasa belum mengenai sasaran," ucap Didi.
Sementara itu, Jokowi mengatakan apabila pembangunan sumber daya manusia adalah langkah besar kedua pemerintahannya setelah langkah besar pertama, yakni pembangunan infrastruktur.
"Setelah pekerjaan besar, yaitu infrastruktur telah kita jalankan selama kurang lebih 3,5 tahun, kita akan bergeser pada pekerjaan besar yang kedua, yaitu investasi di bidang SDM, investasi di bidang sumber daya manusia," ujar Jokowi, Kamis (15/3/2018).
Pemerintah pun telah melakukan sejumlah hal untuk melaksanakan program tersebut.
Seperti menggelar seminar Revolusi Mental sebagai bagian dari program penguatan kapasitas pemimpin Indonesia dalam rangka mengantisipasi perubahan ke depan dan visi 'Making Indonesia 4.0', Juni lalu.
Diberitakan Tribunnews, program penguatan kapasitas pemimpin Indonesia di tingkat pemerintah pusat dan daerah dirasakan penting mengingat perubahan dunia dan transformasi teknologi yang terjadi dengan pesat serta tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
“Revolusi mental akan terus dijalankan untuk mengubah mindsetnegatif serta ketakutan terhadap revolusi industri 4.0,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kala pada saat pembukaan seminar.[tribun]