KH Said Kritik Penguasaan Lahan, Jokowi: Bukan Saya Pemberi Konsesi

KH Said Kritik Penguasaan Lahan, Jokowi: Bukan Saya Pemberi Konsesi

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj sempat menyinggung soal masih banyak lahan di Indonesia yang dikuasai oleh konglomerat. Jokowi langsung menjawab kritikan Said Aqil soal ketimpangan penguasaan lahan tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya mengakui memang benar banyak lahan di Indonesia yang dikuasai oleh konglomerat. "Iya, memang iya, ada," kata Jokowi saat membuka Munas Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Namun, kata Jokowi, hal itu telah berlangsung sejak lama. Dia pun menjamin, selama dia menjadi Presiden RI, dia tidak pernah memberikan 'sejengkal' pun tanah kepada konglomerat. 

"Hanya, yang perlu saya sampaikan, yang memberikan konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberikan satu meter persegi pun konsesi kepada mereka," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Said Aqil Siradj mengatakan, ada tugas pemerintah yang belum memuaskan di mata warga Nahdlatul Ulama (NU). Salah satunya soal kesejahteraan.

Said Aqil kemudian membacakan salah satu ayat di dalam alquran yang bermakna, percuma berorganisasi, bergabung dengan ormas atau bernegara baik di pemerintahan maupun DPR jika tidak membahas tiga hal, yakni pengentasan kemiskinan, kemakmuran rakyat dan mempersatukan masyarakat. Said kemudian bicara soal ketimpangan penguasaan lahan.

"Alhamdulillah, kemiskinan turun satu digit. Tapi yang harus kita dorong adalah keadilan distribusi penguasaan tanah. Ada konglomerat yang punya tanah 5,2 juta hektare. Akses utang bank atas permodalan ke bank itu juga bagi rakyat kecil," kata Said Aqil di acara yang sama dengan Jokowi.

Said juga menyinggung soal kemakmuran rakyat, yang berkaitan dengan dengan kesehatan dan lowongan pekerjaan. Said melihat, angka kematian ibu dan anak masih sangat tinggi. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menyerap tenaga kerja agar status masyarakat bawah juga bisa terangkat. 

"Kita lihat kematian ibu dalam melahirkan, kematian anak, gizi buruk, stunting, ya pasti orang NU, bukan orang Kristen, karena orang Kristen minoritas. Maka itu, Allah menegaskan, sama sekali tidak ada nilai baiknya kamu bernegara, kamu berparpol, berormas, percuma itu RDP kecuali kalau yang dibahas megentaskan kemiskinan," jelasnya.[dtk]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita