GELORA.CO - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hanya mencopot wali kota, tapi juga mencopot pejabat eselon dua. Salah satu mantan kepala dinas (kadis) menceritakan proses pencopotan dirinya yang dinilai mendadak.
Mantan kepala dinas itu meminta namanya tak disebutkan. Dia bercerita, sebelum dicopot, dirinya tidak mendapatkan peringatan apa-apa, bahkan hingga kini dia belum bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan pencopotan itu.
"Saya di-WA nggak, ditelepon nggak, tiba-tiba dicopot," katanya saat dihubungi, Selasa (17/7/2018).
Dia menceritakan awalnya, pada 4 Juli, dirinya mendapat undangan pengarahan di Balai Kota. Namun, saat sampai di Balai Kota, dia dilarang masuk oleh protokol di Balai Kota. Barulah dia tahu bahwa saat itu dirinya dicopot sebagai kepala dinas.
"Tidak ada pemberitahuan, katanya pengarahan tanggal 5 Juli, jam 11.00 WIB siang, ada undangan pengarahan di Balai Agung. Tapi dilarang masuk, kata protokol, 'Maaf yang dicopot pengarahannya ditunda besok,'" jelas mantan kepala dinas tersebut.
Dia mengaku kaget dan merasa kecewa. Segera setelah mengetahui kabar tersebut, dia segera membereskan barangnya di kantor.
"Saya langsung beres-beres barang, saya juga nggak enak sama pengganti saya yang udah mondar-mandir," tuturnya.
Hingga saat ini, mantan kepala dinas itu belum mendapatkan posisi setelah dicopot. Padahal dia mengaku baru akan pensiun pada Oktober 2019.
Dia mengatakan sudah dipanggil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait hal itu. Menurutnya, KASN sebenarnya sudah memulai penyelidikan sejak pencopotan tiga kepala dinas sebelumnya.
"Sudah (diselidiki) sejak sebelum Lebaran," ucapnya.
Dia menyesalkan pencopotan yang dinilai tidak baik. Padahal dia merasa usahanya mencapai posisi kepala dinas sangatlah berat.
"Tidak gampang loh, kita melalui seleksi-seleksi. Bagaimana dicopot karena tidak perform. Harusnya diperingatkan, bukan orang yang simsalabim kayak di sini," ucapnya.
Dia menyebut beberapa kepala dinas yang dicopot tanpa peringatan di antaranya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan. KASN sendiri saat ini sedang menyelidiki hal itu dengan memanggil pejabat terkait. [dtk]