GELORA.CO - PDIP ujug-ujug kembali menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam tragedi 27 Juli. Kamis (26/7) lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyambangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengadukan soal kasus tersebut. "“Tidak hanya kasus 27 Juli, tapi juga persoalan-persoalan pada awal reformasi, kasus Semanggi, Trisakti dan Tanjung Priok,” kata dia Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.
Peristiwa ini sebenarnya sudah terjadi 22 tahun yang lalu, tepatnya pada 27 Juli 1996. Semua bermula saat terjadinya dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (nama awal PDIP). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, yaitu Megawati Soekarnoputri.
Penyerbuan ini diduga kuat melibatkan unsur militer, terutama dari Komando Daerah Militer Jaya. Karena saat itu, Pemerintah yang dipimpin Presiden Soeharto tidak menyukai dan memberi restu pada PDI pimpinan Megawati.
Dugaan keterlibatan tentara ini semakin menguat setelah adanya pengakuan dari Yorrys Raweyai yang kala itu aktif fdi Pemuda Pancasila. Politikus Partai Golkar ini ditahan polisi setelah kejadian tersebut karena terbukti mengerahkan massa "untuk mengamankan lingkungan" kantor PDI pimpinan Megawati. Pengerahan itu, kata dia, dilakukannya atas perintah Asisten Intelijen Kodam Jaya, Kolonel Haryanto.
Tak lama setelah Yorrys ditahan, salah seorang pengacaranya melemparkan bola panas. "Mustahil Kolonel Haryanto meminta Yorrys tanpa ada perintah atasan," kata dia sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 24 April 2000. Meski tidak menyebut nama, tudingan itu tepat mengarah kepada Sutiyoso, yang kala itu menjabat Panglima Kodam Jaya. Benar saja, akhir tahun 2004, Polisi menetapkan Sutiyoso sebagai tersangka.
Dalam insiden yang menyebabkan lima orang meninggal dunia ini, SBY yang menjadi bawahan Sutiyoso tak luput dari pemeriksaan polisi walau hanya berstatus sebagai saksi. Namun, pemeriksaan terhadap SBY di tengah pertarungan pemilu presiden melahirkan tudingan bahwa ada nuansa politis dalam kasus ini. Sebab, Yudhoyono adalah pesaing Megawati dalam Pemilihan Presiden 2004.
Hingga saat ini, keterlibatan SBY dalam tragedi 27 Juli tidak pernah lagi dibicarakan. Hingga akhirnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membawa perkara ini lagi ke Komnas HAM. Padahal, Megawati yang menjadi Presiden Indonesia pada Juli 2001, mengangkat SBY menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Mereka bersama-sama menjalankan Kabinet Gotong Royong sampai akhirnya SBY menanggalkan jabatannya pada Maret 2004.
Kini, di detik-detik menjelang Pemilu Presiden 2019, nama SBY mendadak kembali diseret dalam pusaran kasus ini. Hasto meminta Ketua Umum Partai Demokrat ini mengungkap informasi seputar Tragedi 27 Juli itu. “Kami juga tahu posisi beliau saat itu, dalam posisi yang tentu saja mengetahui peristiwa tersebut," kata Hasto.[tempo]