GELORA.CO - Juru bicara (jubir) Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menegaskan jika saat ini pemerintah telah berupaya membangun sebuah managemen yang transparan.
Dilansir TribunWow.com, melalui akun YouTube Indonesia Lawyers Club TvOne yang diunggah pada Selasa (17/7/2018) dengan judul 'Divestasi Freeport, Ali Ngabalin: Bersoraklah Rakyat Indonesia!', Ali Mochtar Ngabalin ingin rakyat Indonesia tahu terkait langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Rakyat Indonesia haru tahu saat ini pemerintah telah berupaya membangun sebuah managemen yang transparan," ujarnya.
Ali lantas menceritakan hasil komunikasinya dengan rakyat Papua yang mengaku senang dengan divestasi Freeport.
Setelah itu, Ali Ngabalin menyebut hanya Presiden Jokowi yang berani melakan perlawanan selama 50 tahun terkait Freeport.
"Hanya Presiden Joko Widodo yang berani melakukan perlawanan, saya sudah 4 kali mengikuti peristiwa ini, saya berkunjung ke New York, saya nggak main-main, saya jujur terhadap rakyat Indonesia, sebab untuk hal tantang menantang adalah hal kami, tapi saya ingin bicara profesional, dan proprosional terkait Freeport," ujar Ali Ngabalin.
Ali Ngabalin lantas membantah terkait perusahaan swasta yang mengurusi Freeport.
"Tidak seluruhnya murni ditangani BUMN melalui Inalum, makanya menejemen yang saya lakukan di sini adalah menejemen tranparan, tidak ada yang tersembunyi soal Freeport, berkali-kali Presiden makan dengan Barrack Obama, Donald Trump, dan mereka tidak tanya soal Freeport, apa urusannya, ini freeport kita punya, ini menunjukkan betapa cintanya Presiden Jokowi terhadap negeri ini," ujarnya.
Apa yang kita lakukan adalah menggeser Kontrak Karya dengan rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus, karena ini menguntungkan bangsa Indonesia, " ujarnya.
Setelah itu, Ali Ngabalin mengatakan jika dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus bisa membagun smelter 5 tahun.
Ali kemudian menegaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah sudah benar, dan tidak ada yang salah.
Ia menambahkan, meski saat ini masih dalam pembahasan kesepakatan termasuk harga dan struktur, namun ia yakin bahwa cara ini adalah awal untuk menyelesaikan permasalahn yang tidak pernah selesai.
"Presiden Jokowi akan menunjukkan bahwa penanganan dan operasionalnya akan dilakukan oleh pemerintah," ujar Ali Mochtar Ngabalin.
[tribun]