logo

15 Juli 2018

2019, PKL Cari Presiden Yang Pro Rakyat Kecil

2019, PKL Cari Presiden Yang Pro Rakyat Kecil


GELORA.CO - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) diminta selektif memilih calon pemimpin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun menyampaikan, dari sisi jumlah, PKL se-Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia pun setuju presiden-wakil presiden mendatang harus pro rakyat kecil, pemberdayaan PKL dan loyal kepada kepentingan rakyat Indonesia.

"Kita memang harus bersatu dan bergerak bersama untuk mencari pemimpin yang pro rakyat kecil," tutur Ali Mahsun dalam keterangannya.

Dia mengingatkan, para PKL, pelaku ekonomi kecil dan menengah tidak boleh hanya berdiam diri. Sebab, jika hanya pasrah tanpa memperjuangkan nasibnya, maka akan digilas oleh penguasa dan pengusaha yang zalim.

"Kalau diam kita akan mati sia-sia. Kalau berhenti kita akan ditindas dan dijajah di negeri sendiri. Apapun resiko dan yang akan terjadi,  kita di Poros Rakyat Kecil Indonesia harus di garda depan melepaskan Indonesia dari ujung tanduk kehancuran. Kita harus selamatkan merah putih dan NKRI," ujar Ali Mahsun.

Sementara itu, anggota Panitia Anggaran DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisyam menghitung, jumlah PKL di Indonesia mencapai 25 juta jiwa lebih. Potensi ini sangat layak untuk menjadi penentu dalam pencarian calon presiden di 2019.

"Saat ini APKLI anggotanya 25 juta PKL, kalau ditambah isteri dan satu anak saja berarti punya suara 75 juta jiwa. Jangan anggap remeh, Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun pun bisa dicalonkan sebagai capres dengan jumlah suara itu,” tutur Ridwan Hisyam dalam orasi kebangsaannya di STIE IBMT Surabaya, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, Ridwan Hisyam memberikan warning kepada perguruan tinggi, pemuda dan para  PKL serta pelaku ekonomi rakyat, untuk mempersiapkan diri sehingga unggul menghadapi revolusi industri ke-4.

Ali Mahsun menambahkan, apapun yang diupayakan STIE IBMT Surabaya, perguruan tinggi lain di Indonesia, pemuda dan pelaku usaha/ bisnis harus tetap bertitik tolak dan mengacu kepada Pembukaan UUD 1945.

Menurut Ali, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedahsyat apapun harus membawa kemajuan bagi Indonesia secara bermartabat.

"APKLI sedang dan terus berupaya cetak generasi kedua PKL yang miliki kesempatan jauh lebih luas ke depan, bagian dari revolusi kaki lima Indonesia," tutur Ali.[rmol]

Loading...
loading...