Segel Pulau Reklamasi, GEPRINDO: Anies Buka Borok Jokowi-Ahok
logo

7 Juni 2018

Segel Pulau Reklamasi, GEPRINDO: Anies Buka Borok Jokowi-Ahok

Segel Pulau Reklamasi, GEPRINDO: Anies Buka Borok Jokowi-Ahok


www.gelora.co - Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak mengapresiasi keberanian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno dalam menegakkan aturan meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar yaitu para pengembang reklamasi.

“Sejatinya negara memang harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar. Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya “piece of cake”, tidak ada apa-apanya bagi negara, kalau saja ada  pejabat yang takut kepada mereka pasti ada udang dibalik batu,” kata Bastian, di Jakarta, Kamis (7/6).

Menurut Bastian, penyegelan bangunan yang berada di pulau reklamasi oleh Anies adalah bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan. Dikatakan Bastian, patut dipertanyakan mengapa pengusaha reklamasi begitu berani untuk membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap.

Wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi antara pemerintahan Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi. Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi,” ujar Bastian.

Dengan kejadian ini, lanjut Bastian, masyarakat yang selama ini sudah terlalu mengidolakan Jokowi dan Ahok sebagai sosok heroik pembela kepentingan rakyat dan negara, harus merubah persepsinya.

“Hari ini terbukti sudah ternyata Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya tanpa izin, akibatnya negara jadi tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun pengembang telah melanggar aturan,” tegas Bastian.

Bastian mengatakan, politisi boleh saja mendapatkan dukungan finansial dari pengusaha pada pertarungan perebutan kekuasaan, namun tidak berarti setelah menang politisi itu tunduk kepada pengusaha.

“Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan tidak boleh dikorbankan hanya karena ada kepentingan pengusaha pendukung politisi tersebut,” pungkas Bastian. [swa]

Loading...
loading...