www.gelora.co - Adakah mafia anggaran di dalam proyek LRT? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki mega proyek Light Rail Transit (LRT) fase satu Koridor Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun.
Sebab, biaya pembangunan LRT Jakarta dinilai kemahalan. Karena menghabiskan anggaran fantastis hingga Rp 6,8 triliun untuk jarak hanya 5,2 kilometer, artinya setiap kilometer LRT menyedot dana Rp 1,307 triliun.
“DPRD sepakat membentuk pansus karena proyek LRT Jakarta ini pemborosan yang sangat luar biasa besar, karena biayanya sangat mahal. Pada sisi lain kegunaannya mubazir, karena tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat,” jelas Taufik, Minggu (24/6/2018).
Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu juga menilai, biaya LRT fase satu Rp 6,8 triliun sangat tidak masuk akal. Terlebih, dalam pembangunannya tidak memerlukan pembebasan lahan karena dilaksanakan di atas lahan milik Pemprov DKI.
Secara fungsi juga tidak efektif, karena masyarakat yang ingin berpergian dari Kelapa Gading ke Rawamangun hanya butuh waktu kurang dari 15 menit menggunakan sepeda motor atau kendaraan lain yang biayanya murah. Sedangkan, jika menggunakan LRT diperkirakan biayanya akan jauh lebih besar.
“Jadi proyek LRT ini justru akan merugikan masyarakat. Orang yang membuatnya mungkin hanya ingin gaya-gayaan agar dilihat oleh orang asing saja, padahal tidak berguna bagi masyarakat,” sindir Taufik.
Lebih lanjut, pansus juga akan mengkaji lebih dulu biaya untuk proyek LRT fase 2 rute Velodrome-Tanah Abang. Menurutnya, proyek LRT fase satu saja sudah bermasalah dan biayanya terlalu mahal, apalagi fase dua yang jaraknya lebih jauh.
“Jadi kami akan secepatnya membentuk pansus LRT ini agar penyimpangan dapat segera dihentikan,” tandas Taufik.[psid]