www.gelora.co - Aktivis 98 akan mengadakan Rembuk Nasional I pada tanggal 7 Juli 2018 di lapangan Monas. Para aktivis optimis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan mengizinkan areal Monas untuk kegiatan tersebut.
"Kebetulan posisi Anies Baswedan ini kan didukung dua partai oposisi ya, Gerindra sama PKS," ujar Faizal Assegaf dalam Konferensi Media Rembuk Nasional Aktifis 98 di Kopi Bang Prend, Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/6).
Dia mengatakan terus terang kepada kawan-kawan aktivis 98 di daerah yang akan ikut dalam Rembuk Nasional bahwa kendala utama pelaksanaan kegiatan tersebut terkait tempat.
"Kendala kita ya soal tempat itu soal Monas, sudah ada semacam penghadangan secara halus," katanya.
Ia melihat dengan perbedaan pemikiran dan visi antara agenda rembuknas dengan partai pendukung Anies bisa mendorong gubernur DKI itu untuk menghadang aksi tersebut.
"Aksi ini mengusung isu anti terorisme dan kebetulan di sana ada PKS ya, yang belakangan dikaitkan dengan terorisme, dan PKS sulit dipisahkan. Maka posisi PKS yang mendukung Anies Baswedan itu kita khawatir bisa menggunakan instrumen atau kewenangan yang dimiliki untuk menghadang aksi ini," tambahnya.
Untuk itu, ia bersama kawan Aktifis 98 mengimbau Anies untuk mendukung aksi tersebut serta dapat hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Bukan gubernur yang diusung PKS.
"Sehingga tidak ada upaya untuk menghadang atau tidak memberi izin di Monas. Itu yang penting kita sampaikan, jangan sampai karena diusung oleh partai yang terindikasi dalam paham ideologi trans nasional dan berbeda dari kita ini lalu menghadang acara ini," tukasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa bila tetap dihalangi atau tidak diberi izin, maka para aktifis 98 akan melaksanakan aksi Rembuk Nasional di depan Kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta.
"Ini agenda kepentingan nasional maka kita pastikan 100% Monas kita gunakan. Kalau seandainya ya simulasi ya, penghadangan itu dilakukan serius oleh Anies Baswedan dan otoritasnya, maka mungkin saja kita simulasi bisa kita gelar di Balaikota Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.[rmol]