www.gelora.co - Dua kader PDIP baru-baru ini berstatus tersangka di KPK. Sekjen partai berlambang banteng itu, Hasto Kristiyanto, menuding KPK bermain politik.
"Karena di masa lalu itu, oknum-oknum KPK tidak terlepas kepentingan politik di luarnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut," kata Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018) usai acara mudik bersama.
Kemudian, Hasto menuding Abraham Samad pernah menyalahgunakan kekuasaan saat memimpin KPK. Dia menyinggung Samad soal pencoretan daftar nama menteri.
"Pengalaman Pak Abraham Samad mencoret daftar menteri sampai sekarang nggak ada dokumen yang menunjukkan adanya dokumen kerja. Saya pernah bertanya ke Pak Taufiqurrahman Ruki, ada nggak dokumen kerja untuk mencoret bakal calon menteri yang hampir 17 nama dicoret? Nggak ada, sehingga jangan sampai hal tersebut terulang," tutur Hasto.
Sebelumnya Hasto juga curiga dengan proses hukum yang menjerat 2 kader PDIP tersebut. Dia mengaku mendapatkan informasi dari masyarakat di Tulungagung bila tim kampanye lawan menyampaikan bahwa akan ada kejadian luar biasa.
"Prosesnya betul menyolok dan betul tidak terlepas dari dinamika pilkada," ujarnya.
"Kemudian menggunakan berbagai upaya, untuk termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan," imbuh Hasto.
Dua kader PDIP yang dimaksud yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Keduanya disebut KPK menerima dari seorang kontraktor terkait 2 proyek berbeda di wilayahnya masing-masing.
[dtk]