www.gelora.co - Meskipun ada fakta persidangan dari pengakuan Setya Novanto (Setnov), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan tidak akan berani memeriksa dan menetapkan Puan Maharani sebagai tersangka kasus e-KTP.
Tantangan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (23/03). "Diduga, KPK sudah tahu ada aliran dana ke petinggi PDIP tetapi tidak berani memutuskan karena penguasa sekarang ini Megawati Soekarnoputri," kata Muslim.
Muslim pesimis, KPK segera memeriksa nama-nama yang disebut Setnov dalam persidangan seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani dan Pramono Anung. "Ganjar namanya sering disebut dalam kasus e-KTP tetapi sampai saat ini tidak jelas statusnya, apakah tersangka atau bersih," papar Muslim.
Menurut Muslim, publik akan menilai KPK independen dan berani jika berdasarkan fakta berani menetapkan tersangka elit PDIP dalam kasus e-KTP. "Selama ini ada dugaan, KPK dimainkan elit politik tertentu dan menetapkan tersangka berdasarkan negosisasi politik," jelas Muslim.
Secara khusus, Muslim menyoal argumentasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyatakan PDIP di luar kekuasaan saat pembahasan proyek E-KTP.
"Faktanya saat oposisi, beberapa politisi PDIP terlibat korupsi di DPR seperti kasus suap pemilihan Gubernur BI Miranda Goultom, terlibat proyek PU seperti Damayanti," pungkas Muslim. [ito]