www.gelora.co - Pemerintah berlaku zalim dengan menggunakan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk pembangunan infrastruktur.
"Itu suatu tindakan yang tidak manusiawi dan penghinaan yang dilakukan terhadap buruh," kata Kordinator Komunitas Relawannya Sadar (Korsa) Amirullah Hidayat, Senin (26/3).
BPJS Ketenagakerjaan telah menginvestasikan Rp 73 triliun pada proyek infrastruktur per Januari 2018. Investasi tersebut merupakan investasi tidak langsung yaitu dalam bentuk surat utang (obligasi) yang diterbitkan BUMN.
Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan diperuntukkan untuk pekerja atau buruh sebagai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).
"Bukan untuk dijadikan pembangunan infrastruktur. Bila ini terlaksana maka buruh harus melakukan perlawanan atas kebijakan ini, jika perlu buruh melaporkan kebijakan ini ke pengadilan internasional sebab ini jelas-jelas pelanggaran HAM yang nyata," terang Amirullah.
Jelas dia, tidak ada alasan yang masuk logika menggunakan duit buruh membangun infrastruktur, sebab pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah.
"Jika memang pemerintah tidak sanggup membangun infrastruktur, jangan dipaksakan, janganlah buruh yang dikorbankan untuk nafsu pemerintahan Jokowi ini," papar Amirullah.
"Buruh mengeluarkan keringat siang malam hanya untuk mencari uang guna membayarkan BPJS setiap bulan, tetapi uangnya dimanfaatkan untuk yang tidak ada kaitan dengan kepentingan dengan buruh, ini sama saja pemerintah Jokowi mengeksploitasi para buruh, ini suatu tindakan yang menyedihkan," tambahnya.
Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana memberi penghargaan terhadap buruh, seperti dengan menyetop buruh kasar Asing (TKA) masuk ke dalam negeri.
Bukan memanfaatkan uang buruh, apalagi dalam Pilpres 2014 mayoritas buruh memberikan suaranya kepada Jokowi. Simpul suara buruh inilah satu yang menyebabkan Jokowi menang dalam Pilpres lalu.
"Oleh karena itu Komunitas Relawan Sadar mengajak para buruh untuk tidak kembali lagi memilih Jokowi pada Pilpres 2019," terang Amirullah yang juga tokoh muda Muhammadiyah. [rmol]