www.gelora.co - Hasil kajian Ombudsman RI perwakilan DKI soal penataan kawasan Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya menuai kritik. Kajian yang disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) itu dianggap diskriminatif. Demikian diungkapkan politisi PAN Muslim Ayub,
Muslim menganggap Ombudsman DKI dalam melakukan tugasnya bersikap tebang pilih.
“kita tidak pernah mendengar ada LHAP yang dikeluarkan atas banyaknya pelanggaran yang diduga kuat terjadi maladministrasi pada masa pemerintahan Ahok. Penggusuran warga kampung Aquarium atau Bukit Duri, dan reklamasi Teluk Jakara, misalnya, kemana Ombudsman saat itu? Mengapa baru pada era sekarang mereka menampakkan diri,” tanya Muslim dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/3/2018).
Lembaga ini, ucap Muslim, sepertinya sedang bermain-main dalam wilayah politik. Mereka, lanjutnya, begitu bersemangat dan penuh energi mengevaluasi kebijakan gubernur yang baru seumur jagung itu. Sementara di era sebelumnya, institusi ini diam menyaksikan dugaan maladministrasi yang begitu jelas terjadi di depan mata.
“Tidak ada satu lembar LHAP yang kita lihat dikeluarkan. Pisau evaluasi dan analisa lembaga ini menjadi sangat tumpul ketika itu. Dan sekarang tiba-tiba begitu tajam berhadapan dengan pemerintahan Anies-Sandi,” tandas dia.
Anggota DPR RI tersebut mengatakan, ini bukan soal LHAP yang dikeluarkan Ombudsman. Sebab sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, institusi ini memang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Akan tetapi pada perlakukan diskriminatif yang sangat vulgar yang sedang dipertontonkan.
“Lembaga ini bukan alat politik untuk menyerang satu institusi pemerintah. Jangan karena ketidaksukaan yang sifatnya personal dari orang-orang dalam lembaga ini terhadap pemerintahan Anies-Sandi, lantas menggunakan lembaga negara yang dibiayai dengan uang rakyat untuk melampiaskan ketidaksukaan,” terangnya.
Ditambahkan Muslim, Ombudsman diciptakan untuk bersikap netral, berlaku adil dan transparan.
“Apa yang dilakukan Ombudsman perwakilan DKI ini, tidak mencerminkan sifat-sifat tersebut. Sikap diam lembaga ini atas kebijakan pemerintahan era lalu dan begitu aktifnya pada era sekarang mengindikasikan sikap ketidaknetralan dan ketidakadilan tersebut? kata Muslim
“Saya malah ingin menantang balik, berani tidak lembaga ini mengevaluasi atau paling tidak memberikan catatan kritis atas semua kebijakan pada masa Ahok yang cukup menghebohkan itu, yang sampai sekarang meninggalkan masalah?,” pungkasnya. [tsc]