Mantan Mendagri Kecewa DPR Biarkan Jokowi Melenceng

Mantan Mendagri Kecewa DPR Biarkan Jokowi Melenceng

Gelora News
facebook twitter whatsapp

www.gelora.co  - Mantan Menteri Dalam Negeri, Letjen (Purn) Syarwan Hamid mengaku prihatin sekaligus kecewa terhadap DPR yang tak mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.
Sebagai lembaga legislatif, kata dia, seharusnya DPR dapat mengontrol kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng.

"Jujur saya kecewa dengan DPR yang sudah tak berdaya untuk menjalankan fungsinya. Itu karena sudah dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang tidak pro rakyat. Padahal, banyak hal yang harusnya dikritisi dan diluruskan, misalnya soal masuknya tenaga kerja asing dari China," kata Syarwan dalam orasi politiknya di acara Milad ke-3 Komando Barisan Rakyat (Kobar) di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu malam (10/3).

Acara tersebut selain dihadiri tokoh nasional, agama dan pemuda, mahasiswa juga sejumlah ormas di antaranya KAHMI, FPI, FBR, dan LMP.

Syarwan menilai, kondisi negara saat ini cukup mengkhawatirkan. Selain serbuan tenaga kerja asing dari China juga peredaran narkoba marak dan ancaman proxy war terhadap keutuhan bangsa dan negara ini.

"Parahnya, saat ini semua terjadi DPR tak bis berbuat apa-apa, begitupun kelompok menengah di perkotaan. Sementara, pemerintah sendiri anti kritik. Beruntung, masih ada kekuatan civil society lainnya, seperti Kobar dan ormas lainnya yang berani menyuarakan fakta," jelasnya.

Sementara Ketua Kobar, Rijal menyatakan di usia tiga tahun, ormasnya akan tetap konsisten memperjuangkan kebenaran serta istiqomah terus melawan pelanggaran dan kebohongan-kebohongan penguasa.

"Kami hanya ingin negara ini dikelola dengan baik. Anda bisa bayangkan, di saat rakyat negara ini masih banyak yang membutuhkan pekerjaan, tenaga kerja dari Cina dibiarkan masuk dan bekerja di sini, dan LGBT dilegalkan. Kalau kita pakai akal sehat, LGBT bukan sesuatu yang harus dilegalkan," kata calon senator DKI ini.

Ia juga mempersoalkan banyaknya janji Jokowi yang diumbar saat kampnye Pilpres 2014 lalu tak kunjungi ditepati. Banyak kebijakan Jokowi yang dinilainya melebihi otoriternya Orde Baru.
Rijal menegaskan, terpilihnya Jokowi-JK pada Pilpres 2014 sebagai kesalahan rakyat yang gampang diperdayai dengan pencitraan.

Oleh karena itu, kata dia, di Pilpres 2019 nanti Kobar akan mendukung parpol yang didukung oleh ulama. "Karena NKRI dibangun dari air mata dan keringat ulama," imbuhnya. rmol]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita