Amien Rais “Diancam” Luhut, Johan Khan: Selama ini Istana Cari Dosa Lawan Politik untuk Disandera?

Amien Rais “Diancam” Luhut, Johan Khan: Selama ini Istana Cari Dosa Lawan Politik untuk Disandera?

Gelora News
facebook twitter whatsapp


www.gelora.co - Praktisi hukum Johan Khan menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang “mengancam” membongkar “dosa-dosa” tokoh Reformasi Amien Rais.

Johan mengingatkan, kritik dibalas ancaman tidak membuat para pengkritik takut. “Bos @jokowi, tolong Anda bilang ke Menteri Anda ini, tidak usah main ancam lah, macam preman saja. Kritik dibalas ancaman itu basi, tidak pernah bikin takut. Copot saja Menteri ini. Apa cara seperti ini yang Istana mainkan selama ini, mencari dosa lawan politik untuk disandera? Tulis Johan Khan di akun Twitter   @CepJohan.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, turut mempertanyakan ancaman Luhut Panjaitan. Menurut Mardani, ancaman terhadap Amien Rais yang mengkritik pemerintah bukan merupakan tindakan bijak pemerintah. 

“Jaman digital begini kenapa demokrasi anti kritik? Pak Amien mengkritik kebijakan pemerintah dengan data yang ada, maka sah dan wajar. Kemudian beliau diancam akan dicari-cari dosanya. Sungguh itu bukan tindakan bijak pemerintah,“ tegas Mardani di akun Twitter @MardaniAliSera.

Sebelumnya, Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Narada mengatakan, apa yang diucapkan Amien Rais ketika berbicara mengenai distribusi penguasaan tanah adalah fakta. 

Menurut Nasrullah, hal itu karena memang mayoritas penguasaan tanah itu dimiliki orang asing, perusahaaan, atau segelintir kelompok kecil masyarakat. Jelas ini bisa dinamakan tirani minoritas pertanahan atau agraria.

Nasrullah berharap para tokoh dan bangsa hendaknya merenungkan dan belajar atas kenyataan itu. Faktanya, memang 10 persen penduduk Indonesia menguasai 40 persen tanah dan 30 persen menguasai 70 persen tanah. Lahan tanah itu dikuasai oleh pribadi maupun perusahaan. Misalnya, ada satu orang atau perusahaan yang hingga mengusai jutaan hektare tanah.

”Oleh itu ada ancaman atau kritikan kepada Pak Amin yang menyoal soal penguasaan tanah itu salah besar. Ancaman itu bentuk premanisme politik. Cara-cara ini akan meruntuhkan wibawa pemerintah. Apalagi, pernyataan ini ditujukan kepada tokoh reformasi,'' kata Nasrullah seperti dikutip republika.co.id (20/03). [ito]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA