logo

28 Februari 2018

Usai Jokowi Sambut Lagarde, Politisi Debat soal IMF Biang Kehancuran

Usai Jokowi Sambut Lagarde, Politisi Debat soal IMF Biang Kehancuran


www.gelora.co - Kedatangan bos IMF ke Indonesia kali ini cukup bikin ribut para politisi Senayan. Sebenarnya awal kritikan soal penyambutan bos IMF juga memuat pengungkitan sejarah kejatuhan ekonomi-politik RI tahun 1998.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Dana Moneter Internasional sebagai biang kerok karut-marutnya Indonesia di paruh kedua dekade '90-an silam. Maka Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde tak perlulah disambut kelewat istimewa.

"IMF ini kok dibuat seperti kedatangan raja gitu lho. Padahal IMF ini adalah institusi yang menghancurkan negara kita 20 yang lalu," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2) kemarin.

Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan di DPR, Melchias Marcus Mekeng, tak setuju dengan perkataan Fadli Zon. Menurut Mekeng yang juga politisi Partai Golkar ini, ekonomi Indonesia hancur pada 1998 bukanlah gara-gara IMF.

"Saya tidak setuju bila dikatakan yang menghancurkan negara kita itu IMF, melainkan kita sendiri. Saat itu praktik KKN (korupsi kolusi nepotisme) begitu besar," kata Mekeng kepada detikcom, Rabu (28/2/2018).

Pinjam duit ke IMF, kata Mekeng, bukanlah suatu paksaan saat itu. Karena kita minta tolong ke IMF maka IMF membantu. Indonesia melunasi utang itu di kemudian hari.

Ngomong-ngomong soal sepak terjang IMF di Indonesia tahun 1998 tak bisa dilepaskan dari pendahulu Lagarde, yakni Michael Camdessus. Dia adalah pria yang termuat dalam satu bingkai foto dengan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Foto ikonik itu berasal dari tanggal 15 Januari 1998.

Nampak Camdessus bersedekap, melipat tangannya di dada, sambil melihat ke arah bawah, yakni ke arah orang nomor satu di RI kala itu, Soeharto. Pria yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun itu membungkukkan badan meneken Letter of Intent (LoI) program bantuan keuangan di Cendana, Jakarta Pusat. Nilai bantuan IMF yakni 43 miliar Dolar Amerika Serikat.


Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait, menilai posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berbeda dengan posisi Indonesia di pengujung kepemimpinan Presiden Soeharto sebagaimana foto ikonik 20 tahun lalu itu. "Kemarin IMF diajak panas-panasan, diajak berkeringat, diajak berdesak-desakan di Pasar Tanah Abang. Jauh dengan kejadian Soeharto dulu. Posisi politiknya jauh berbeda," kata Maruarar.

Di luar kalangan politisi, ada Ketua Satuan Tugas Persiapan Annual Meeting IMF-World Bank dari Bank Indonesia, Peter Jacob, yang turut berkomentar. Peter juga tak setuju bila IMF dikatakan sebagai penyebab kehancuran ekonomi Indonesia pada 1998.

"Kalau dibilang IMF yang menghancurkan, juga tidak tepat, karena negara kita memang sedang krisis saat itu," kata Peter.

Politisi kawakan Partai Golkar, Akbar Tanjung, pernah mengulas momentum Camdessus yang bersedekap menatap Soeharto itu. Paparannya dia tuliskan di buku 'The Golkar Way'.

"Penandatanganan kerja sama tersebut sungguh di luar dugaan. Terkesan seolah-olah Soeharto yang dikenal sebagai orang terkuat di Asia Tenggara ini tunduk kepada wakil IMF. Nada marah masyarakat kemudian dialamatkan pada IMF yang dinilai merendahkan posisi Indonesia," kata Akbar di halaman 56 buku itu.

Krisis ekonomi seolah mendesak Soeharto melakukan langkah itu. Bapak Pembangunan yang dikenal sebagai The Smilling General jatuh galau gara-gara krisis itu. Meski Soeharto sudah menandatangani nota kesepakatan dengan IMF, percabangan jalan keluar lain juga diliriknya. Soeharto antusias terhadap saran dari Guru Besar John Hopkins University, Steve H Hanke.

Hanke menawarkan solusi alternatif di luar solusi utang IMF, yakni sistem Dewan Mata Uang (Currency Board System/CBS), mata uang Rupiah akan dipatok di sistem ini. Saat Januari 1998, Dolar AS menembus angka Rp 15.400,00. Lewat CBS, Rupiah akan dipatok pada Rp 5.500,00 per Dolar AS. DPR menyambut baik bila pemerintah memilih jalan CBS.

Mendengar kabar Indonesia bakal 'selingkuh' ke sistem CBS, IMF tidak terima. "Dua hari kemudian Michael Camdessus menyurati Presiden Soeharto dan mengisyaratkan pembekuan dana bantuan pinjaman IMF, jika pemerintah menerapkan sistem CBS," demikian tulis Akbar Tanjung.

Menteri Perdagangan AS William Daley dan Menteri Keuangan Jerman Theo Waigel sama-sama tidak terima bila Indonesia memilih sistem CBS, dan pilihan itu bisa berakibat ke penundaan pencairan dana pinjaman tahap kedua senilai 3 miliar Dolar AS yang rencananya bakal dilakukan pada 15 Maret 1998. Akhirnya Soeharto batal menerapkan sistem CBS yang akan melibatkan bantuan dana dari Malaysia dan Brunei Darussalam itu. DPR terkejut dengan pembatalan rencana penerapan CBS ini.

"Pembatalan penerapan sistem CBS menimbulkan dugaan tentang adanya konspirasi internasional di balik penggulingan kekuasaan Presiden Soeharto. Isu ini berkembang kuat karena dianggap mustahil Soeharto dapat dijatuhkan dari jalur politik," tulis Akbar yang juga mantan menteri kabinet Soeharto dan mantan Ketua DPR 1999-2004 ini.

Apapun itu, Soeharto akhirnya lengser keprabon pada 1998. Dalam konteks seperti ini, tak jelas lagi batasan antara politik dan ekonomi. Tak jelas pula apakah teori konspirasi yang berkembang kala itu benar adanya atau sekadar isapan jempol belaka.

The New York Times pada 10 November 1999 menerbitkan berita soal Camdessus yang mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Pelaksana IMF. Ditulis di situ, Camdessus berbicara soal dampak politik di Indonesia yang diakibatkan oleh sepak terjangnya. Dia mengakui dirinya sebagai unsur yang mempercepat lengsernya Soeharto.

"Kami menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya," kata Camdessus. "Itu bukan niat kami," ujarnya. [dtk]

Loading...
loading...