www.gelora.co - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan pengoperasian becak di beberapa daerah Jakarta. Kebijakan tersebut menuai berbagai pro dan kontra. Wacana pengoperasian becak di beberapa wilayah di Jakarta ini disebut sebagai salah satu kontrak politik Anies-Sandi dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak menepis tudingan tersebut. Namun Sandi menjelaskan kontrak tersebut sudah ada sejak sebelum ia dan Anies duduk di Balai Kota.
“Kontrak politik ini kami disodorkan untuk Pak Anies dan ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga,” kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabo, (17/1).
Sandi menjelaskan meskipun kontrak politik sudah ada sejak pemerintah sebelumnya, pihaknya akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. “Jadi mereka mempunyai beberapa kontrak politik. Ini yang lagi kita tunaikan sebagai dalam bentuk satu kesatuan. Jadi pemerintah sebelumnya punya juga,” ujar Sandi.
Lebih lanjut Sandi menerangkan sebenarnya mengenai kontrak politik bukan hanya masalah becak saja, melainkan ada berbagai kebijakan lain. Sehingga saat ini Pemprov sedang mendata kontrak tersebut sebelum direalisasikan.
“Kami punya beberapa kontrak politik yang sudah ditabulasi dan akan kita tunaikan semuanya. Jadi tidak memilah-milah mana yang kontrak politik,” terang Sandi.
“Dan untuk yang becak itu ada kontrak politik pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan,” ungkapnya.
Sebelumnya mengenai kebijakan pengoperasian becak, Sandi sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka berdua sepakat untuk menjadikan becak sebagai salah satu transportasi yang berbasis lingkungan untuk mendukung pariwisata di Jakarta.
“Bukan becak yang seperti kita bayangkan ada di jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol tapi murni mendukung pariwisata, mendukung lingkungan yang terbatas sekali,” ujar Sandi.
[kmp]