www.gelora.co - Kebijakan Menteri Rini Soemarno melakukan holdingisasi pada beberapa perusahaan BUMN telah menuai penolakan dari berbagai kalangan, sikap penolakan ini bukan hanya dilakukan para anggota DPR dan Pengamat, namun organisasi kepemudaan dan mahasiswa juga menolak kebijakan holding.
Seperti yang disampaikan Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) bahwa disinyalir upaya holding menyimpan skenario busuk untuk penjualan aset BUMN. Pasalnya dengan hoding, nantinya anak perusahaan lepas dari pengawasan dan kendali langsung oleh DPR dan pemerintah.
“Anak Perusahaan holding bukan lagi BUMN, sehingga DPR dan Menteri BUMN tidak bisa masuk secara langsung, artinya ini menjauh dari jangkauan pengawasan. Atau bisa jadi ini skenario busuk, kalau anak usaha nantinya dijual, menteri bisa beralibi bahwa dia tidak bersentuhan secara langsung,” kata Ketua PP KAMMI Bidang Energi, Barri Pratama di Jakarta, Kamis (7/12).
Karena itu tegas Barri; ia mempertimbangkan untuk menurunkan massa aksi demonstrasi gunan menuntut Menteri Rini dicopot dari jabatannya.
“Kita akan pertimbangan untuk menurun massa aksi dan menuntut agar Rini segera dicopot sebagaimana sikap Pansus DPR,” pungkasnya.
Kemudian secara terpisah, Direktur Research Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mengatakan proses hoding dilakukan secara terburu-buru dan tidak ada urgensi mendesak.
“Dengan terburu-buru menyebabkan bayak pertanyaan dan kegaduhan, tentu membuat suasana tidak kondusif dan mengganggu ekonomi,” kata Piter di Jakarta, Kamis (7/12)
Lebih lanjut Piter mengkritisi Holding Migas yang memasukkan PT PGN menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero). Sedangkan diketahui PT Pertamina sendiri tidak mampu menangani anak usahanya yakni PT Pertagas dalam menjalankan bisnis yang ada.
Sebagaimana terungkap melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian ratusan miliar yang dialami PT Pertagas.
Diketahui potensi kerugian Pertagas bersumber dari tidak optimalnya bisnis niaga dan transportasi gas perusahaan di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur dalam periode 2014 hingga semester I 2016.
Akibatnya Pertagas menanggung kehilangan pendapatan senilai USD 16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai USD 11,86 juta.
“Bagaimana mungkin kita berharap holding ini menjadi baik kalau yang menjadi induk holding (Pertamina) kinerjanya tidak lebih baik dari yang di bawahnya (PGN),” tegas Piter.
Namun aspek lain tuturnya, bahwa persolan ekonomi tidak terlepas dari aspek politik, sehingga motif yang ada di belakang pembentukan holding lebih kentara politiknya dibanding aspek ekonomi.
“Ini yang muncul bukan aspek ekonominya tapi lebih kepada aspek politik dibalik pembentukan holding,” pungkas dia.[akt]