www.gelora.co - Tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP Setya Novanto disebut menunjuk Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsudin untuk menjadi Ketua DPR sebagai pengganti dirinya. Usulan tersebut disampaikan melalui surat yang dikirim ke DPP Golkar.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai, Setya tak lagi memiliki hak moral untuk mengusulkan nama pengganti dirinya. Sebab, kasus yang kini menjerat namanya sudah meruntuhkan prinsip integritasnya sebagai pejabat negara.
"Secara moral menurut pandangan saya Setya Novanto tidak lagi punya hak moral untuk menunjuk, karena dia sudah berada di penjara, jadi tidak punya hak moral lagi," kata Emrus Minggu (10/12/2017).
Seharusnya, siapapun sosok yang dipilih untuk menempati kursi DPR diserahkan kepada Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan segera digelar pertengahan bulan ini.
"Biarkanlah Ketum nanti yang terpilih di Munaslub yang menentukan," ujar dia.
Berkas Setya Novanto atas Kasus Korupsi Proyek KTP Elektronik Dinyatakan P21
Selain Aziz Saymsuddin, ada tiga nama lain yang disebut potensial menduduki kursi Ketua DPR, diantaranya, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita.
Masih ada kemungkinan muncul nama lain di luar empat sosok tersebut. Namun Emrus menekankan sisi integritas untuk dikedepankan.
"Boleh jadi ada nama lain, tetapi kita sarankan memilih yang lebih berintegritas," ujar Emrus.
Diberitakan sebelumnya, beredar kabar Fraksi Partai Golkar telah menunjuk Azis Syamsudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Informasi ini disampaikan Koordinator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Sabtu (9/12/2017). Ia menjelaskan pertemuan tidak dihadiri semua fraksi yang ada di DPR.
"Pertemuan yang kemudian cuma dihadiri oleh Arsul Sani dari F-PPP dan Cucun dari F-PKB dan Sekjen DPR RI, ternyata untuk menyampaikan pengunduran diri Setya Novanto dari Ketua DPR dan memaksakan untuk segera dilakukannya Rapat Paripurna untuk mengesahkan Aziz sebagai Ketua DPR berdasarkan surat dari Setya Novanto," tutur Doli.
Ia mempertanyakan adanya informasi ini. Bila benar, ia merasa adanya oknum politisi Golkar yang telah mempermalukan bahkan melecehkan Golkar dan DPR. Menurut Doli mereka telah berusaha menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan [