$hide=post-mobile

$type=grid$count=4$ico=1$cate=0$rm=0$sn=0$cm=0$m=0$show=home$hide=mobile$tbg=rgba(27,54,130,1)

$hide=post-label-search-archive-page-404

Pembatasan Kegiatan Beribadah Muslim di Papua Dinilai Melanggar Hak Konstitusi

SHARE:


www.gelora.co - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Maneger Nasution menyayangkan surat berkop Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) tentang Pembangunan Masjid Agung Al Aqsha Sentani.

“Sekira surat dan sikap itu benar adanya, dunia kemanusiaan sangat menyesalkan. Hal itu mengancam hak-hak konstitusional warga negara dalam teritori NKRI,” katanya kepada Islampos.com di Jakarta Senin (19/3/2018).

Menurutnya, kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara (pasal 28E ayat (1) dan 29 UUD1945, dan pasal 22 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).

“Bahwa warga negara di seluruh teritori NKRI, termasuk di Papua, memiliki hak atas rasa aman dan kebebasan beragama,” pungkasnya.

Dirinya menekankan negara terutama pemerintah wajib hukumnya hadir memenuhi hak konstitusional warga negara itu (pasal 28G UUD1945, dan pasal 9 ayat (2) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).

“Sekiranya ada perbedaan pandangan antara satu pihak dengan  pihak lainnya, masih tersedia mekanisme lain yang lebih elegan, efektif, dan berkeadaban untuk menyampaikan aspirasi atas suatu perbedaan pandangan dengan mengedepankan dialog,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum BP PGGJ serta beberapa Pendeta Pimpinan Klasis Gereja di Kabupaten Jayapura berisi beberapa hal pokok.

Beberapa salah satu diantaranya tentang batasan beribadah, syiar dan berbusana khususnya terhadap kalangan muslim. [isl]

TERKAIT:
loading...
Nama

AUTO,1,DAERAH,109,EKBIS,501,ekonomi,12,GLOBAL,561,HEADLINE,1817,HUKUM,1605,inspirasi,1,internasional,26,KESEHATAN,43,KHAZANAH,131,KOLOM,183,KRIMINAL,245,LIFESTYLE,4,METRO,398,metropolitan,1,NASIONAL,3638,PERISTIWA,1675,POLITIK,2840,SELEB,250,SPORT,31,TEKNO,28,
ltr
item
Gelora.co: Pembatasan Kegiatan Beribadah Muslim di Papua Dinilai Melanggar Hak Konstitusi
Pembatasan Kegiatan Beribadah Muslim di Papua Dinilai Melanggar Hak Konstitusi
Menurutnya, kebebasan beragama adalah hak konstitusional warga negara (pasal 28E ayat (1) dan 29 UUD1945, dan pasal 22 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM).
https://4.bp.blogspot.com/-BSHlo8Owvhc/Wq-FaoRunLI/AAAAAAABmjM/BCUWT9UOq7sMFyQMtSlawm_wEAuuxC58gCLcBGAs/s640/rhioo.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-BSHlo8Owvhc/Wq-FaoRunLI/AAAAAAABmjM/BCUWT9UOq7sMFyQMtSlawm_wEAuuxC58gCLcBGAs/s72-c/rhioo.jpg
Gelora.co
http://www.gelora.co/2018/03/pembatasan-kegiatan-beribadah-muslim-di.html
http://www.gelora.co/
http://www.gelora.co/
http://www.gelora.co/2018/03/pembatasan-kegiatan-beribadah-muslim-di.html
true
6611013162495397307
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By HOME PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request ke Halaman Utama Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy