Banner Kanan160 × 600
Banner Kiri160 × 600

Ratusan Bangkai Tikus Dilempar ke Rumah Dinas Wabup Indramayu, Syaefudin Didesak Mundur

Gelora News


GELORA.CO  - Ratusan warga Indramayu melempari rumah dinas Wakil Bupati Syaefudin dengan bangkai tikus. Aksi itu dilakukan untuk mendesak Syaefudin mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan senilai Rp18 miliar.

Aksi yang digelar kelompok Rakyat Indramayu Bersuara (RIB) di depan rumah dinas wakil bupati pada Kamis (19/11/2026) itu diikuti sekitar 300 orang. Massa membawa ratusan bangkai tikus sebagai simbol kemarahan terhadap dugaan korupsi yang menyeret Syaefudin.

Koordinator aksi RIB, Wendi, menilai Syaefudin seharusnya memiliki kesadaran untuk melepaskan jabatannya. Dia juga meminta wakil bupati itu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indramayu.

"Kami mendesak Syaefudin sebagai tersangka korupsi Rp18 miliar tunjangan perumahan untuk segera mundur dari jabatan wabup. Harusnya dia punya rasa malu dan meminta maaf kepada rakyat," kata Wendi.

Wendi turut menyinggung upaya praperadilan yang sebelumnya diajukan Syaefudin untuk menggugat penetapan tersangkanya. Namun, gugatan tersebut ditolak pengadilan.

Menurut RIB, kasus ini semakin menyakiti masyarakat karena nilai dugaan korupsinya mencapai Rp18 miliar, sementara sebagian warga masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Tak hanya mendesak pengunduran diri, massa juga meminta Bupati Indramayu Lucky Hakim menghentikan pembayaran gaji dan tunjangan Syaefudin selama menjalani penahanan.

Mereka turut menuntut penghentian biaya operasional rumah dinas serta pencopotan istri Syaefudin dari sejumlah jabatan organisasi daerah.

Menanggapi tuntutan itu, Lucky mengatakan pemberhentian sementara wakil bupati baru dapat dilakukan setelah status hukumnya meningkat menjadi terdakwa.

"Proses pemberhentian jabatan wakil bupati akan dilakukan saat statusnya menjadi terdakwa. Nanti bila sudah terdakwa, Kemendagri akan memberhentikan sementara. Di saat itu pula semua fasilitas juga akan dihentikan sesuai peraturan yang berlaku," kata Lucky saat dihubungi melalui telepon.

Lucky meminta masyarakat tidak mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Dia menegaskan Syaefudin saat ini masih berstatus tersangka, belum terdakwa.

Adapun tuntutan penghentian gaji dan tunjangan serta pencopotan istri Syaefudin dari jabatan organisasi, kata Lucky, harus mengikuti ketentuan masing-masing.

Menurut dia, posisi istri Syaefudin sebagai anggota DPR merupakan kewenangan partai politik. Sementara jabatan dalam organisasi daerah akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Lucky pun meminta masyarakat tetap menjaga situasi Indramayu kondusif dan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan

Sumber: inews 

Bagaimana tanggapan Anda?

Berita TerkiniLihat semua

Banner Tengah ArtikelResponsif

Koleksi Berita

Cari

Menu

Trending